Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengharapkan Kementerian Dalam Negeri dapat merevisi besaran dana perimbangan yang tertuang dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Seperti di Bali misalnya, dana perimbangan terakhir yang kami terima sebesar Rp980 miliar, sedangkan devisa yang disetorkan Bali tiap tahun ke pusat sudah tercatat Rp41 triliun lebih, sekarang mungkin sudah mencapai Rp47 triliun," katanya dalam Pembukaan Musrenbang Provinsi Bali 2015 di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, pembagian dana perimbangan kepada daerah seharusnya tidak hanya didasarkan pada sumber daya alam (SDA) karena dari 34 provinsi yang ada di Indonesia tidak memiliki SDA yang merata, oleh karenanya masih terjadi ketimpangan di setiap daerah.
Pihaknya meminta dilakukan revisi terhadap besaran dana perimbangan, yang nantinya berdasarkan pada asas keadilan dan pemerataan.
Di sisi lain, dalam Musrenbang itu, Sudikerta mengharapkan akan terlahir ide dan gagasan yang inovatif dalam perumusan program pembangunan serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan, khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali.
Ia mengemukakan, sejumlah isu strategis Provinsi Bali yang akan dirumuskan untuk 2016, di antaranya ketimpangan pembangunan antarwilayah, sektor ekonomi dan antara masyarakat; ketahanan pangan dan penganekaragaman sumber karbohidrat nonberas; dan tata kelola pemerintahan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
Selain itu, ada pula isu strategis seputar peningkatan kualitas SDM serta optomalisasi kapasitas lembaga adat, dan beberapa isu lainnya. Selanjutnya isu ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, aplikatif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.
Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan anugerah "Pangripta Nusantara" Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 kepada kabupaten/kota yang memiliki dokumen perencanaan terbaik di Provinsi Bali. Tiga kabupaten/kota berhasil meraih penghargaan tersebut, yaitu Kabupaten Karangasem menempati posisi pertama, Kabupaten Jembrana menempati urutan kedua dan Kota Denpasar meraih juara ketiga.
Sementara itu Kepala Bappenas RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan RI Rizky Feriyanto, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas beberapa isu strategis yang menjadi landasan dalam pembangunan daerah.
Hal tersebut dinilai telah selaras dengan sembilan agenda prioritas pembangunan Nasional yang disebut "Nawa Cita". Ia berharap sinergitas pusat dan daerah dapat bersinergi dan sinkronisasi dengan baik, selain itu musyawarah ini dapat menyelaraskan RPJMN dengan RPJMD 2015-2019.
Selanjutnya ia menambahkan terkait dengan isu strategis yang ada di Bali pihaknya mengusulkan beberapa rekomendasi dan saran, salah satunya perlu dilakukan peningkatan iklim investasi yang lebih baik, melalui kemudahan perizinan usaha dan pelaksanaan prosedur perizinan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Di sisi lain, perlu juga memberdayakan usaha kecil dan menengah khususnya UKM kreatif, peningkatan kualitas insfrastruktur energi listrik dan jalan, khususnya jaringan jalan Bali timur dan utara. Ia berharap dengan rekomendasi ini dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan Musrenbang kali ini. (WDY)
