Jakarta (Antara Bali) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo
menyatakan bahwa negara maritim tidak hanya menyangkut persoalan
perikanan saja dan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maritim ada
beberapa tahapan yang harus dilalui.
"Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum menjadi negara
maritim, karena negara maritimm bukan hanya persoalan laut, ikan dan
transportasi," kata Sharif saat membuka Indonesian Aquaculture 2014
bertajuk "Aquaculture for Business and Food Security" di Jakarta,
Selasa.
Sharif menyebutkan untuk menjadi negara maritim, setidaknya
Indonesia harus maju di sembilan sektor atau aktivitas terkait dengan
laut, seperti pelayaran, pariwisata, perikanan, ESDM terkait dengan
mineral dan gas bumi, industri maritim serta hasil biota laut.
"Sektor-sektor ini harus dimajukan terlebih dulu, baru kita jadi negara martim," kata dia.
Adapula beberapa tahapan yang harus dilalui Indonesia untuk menuju
menjadi negara maritim seperti industrialisasi dan transportasi.
Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia
dengan luas laut mencapai 5,8 juta km persegi yang terdiri dari perairan
teritorial 3,1 juta km persegi dan ZEE Indonesia 2,7 km persegi dan
terdiri dari 17.508 buah pulau dengan panjang pantai mencapai 104.000
km, kendati demikian Indonesia dikatakan Sharif baru layak disebut
sebagai Negara Kepulauan.
Lebih lanjut Sharif mengemukakan bahwa Indonesia masih belum
memikirkan secara komprehensif mengenai sarana, prasarana serta
infrastruktur yang seharusnya mendukung satu negara maritim.
Sharif mengatakan bahwa sejatinya Negara Maritim adalah negara yang
sektor ekonomi, perdagangan dan kegiatan lain, sepenuhnya mengandalkan
potensi laut.
"Karena pada prinsipnya Negara Maritim adalah negara yang bisa
mengelola dan mendayagunakan sumber daya kelautan secara maksimal dan
tetap menjaga kelestarian daripada laut dan lingkungannya," tegas
Sharif.
Ia kemudian memberikan contoh Negara Maritim seperti Tiongkok,
Thailand, Vietnam, Jepang, Kanada dan Belanda, yang sesungguhnya tidak
memiliki laut yang tergolong luas, namun mampu memberdayakan sumber daya
laut dengan maksimal.
"Hasil inilah yang menjadikan PDB terbesar mereka berasal dari
laut. Maka bisa disebut Negara Maritim. Sementara kita masih belum bisa.
Masih banyak yang harus diatur, masih banyak tahapannya," kata Sharif. (WDY)
Negara Maritim Bukan Hanya Persoalan Perikanan
Rabu, 27 Agustus 2014 9:51 WIB