Jakarta (Antara) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan diplomasi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depan akan dilakukan dengan menonjolkan karakter sebagai negara maritim.
"Diplomasi Indonesia akan menonjolkan karakter sebagai negara maritim dan menggunakan posisi strategis di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik," kata Menlu Retno di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2015.
Retno menyampaikan masa pemerintahan 2014-2019 diplomasi Indonesia di luar negeri yang dilakukan para diplomat Kemlu akan berhubungan dengan kepentingan rakyat.
"Diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat, akan bersifat membumi, dilakukan secara tegas, dan bermartabat," ujar dia.
Menurut dia, diplomasi perbatasan Indonesia telah meraih beberapa capaian, salah satunya kesepakatan tiga segmen perbatasan maritim baru dengan Singapura dan Filipina pada 2014.
Ia juga menyebutkan diplomasi yang dilakukan Kemlu akan diarahkan sejalan dengan visi-misi Presiden Joko Widodo, yaitu untuk merealisasi Trisakti.
"Presiden Joko Widodo dalam visi-misinya telah menegaskan tekad untuk merealisasi Trisakti untuk menjadikan Indonesia berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," kata dia.
"Dengan politik bebas aktif, diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu," lanjut Retno.
Sebelumnya, Menlu mengatakan kementeriannya melalui pertemuan-pertemuan bilateral, regional, dan internasional akan mendorong terwujudnya poros maritim sesuai visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Wapres Jusuf Kalla.
Beberapa upaya lain yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri untuk konsep poros maritim dunia itu, antara lain menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) dan "rules of engagement" (aturan keterlibatan) bagi wilayah-wilayah maritim yang belum disepakati batas-batasnya.
Selain itu, menurut Retno, pihaknya juga akan mendorong terbentuknya berbagai kerja sama, baik bilateral maupun regional untuk mewujudkan keterhubungan maritim dan memfasilitasi pengembangan jalur laut.
"Kita harus bergerak dengan identitas kita sebagai negara maritim, maka kita akan mendorong konsep poros maritim dunia dan kerja sama maritim dengan beberapa negara kepulauan lainnya," ujar Retno.(rr)
