Otsus Bali Berada dalam Bingkai NKRI

Denpasar (Antara Bali) - Guru Besar Universitas Udayana, Prof. I Wayan Windia mengingatkan para legislator untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa wacana pembentukan otonomi khusus di Bali masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Otonomi khusus yang tetap dalam bingkai NKRI itu perlu terus diperjuangkan wakil rakyat Bali di tingkat pusat yang terpilih dalam Pemilu legislatif 9 April lalu," katanya di Denpasar, Sabtu.

Ia mendorong sembilan calon anggota DPR dan empat anggota DPD hasil pemilihan Bali hendaknya terus melanjutkan perjuangan terhadap otonomi khusus tersebut.

"Perjuangan wakil rakyat di pusat itu tentu mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat Bali dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan posisi daya tawar di tingkat nasional," ujar Prof. Windia.

Anggota DPD selama dua periode Wayan Sudirta sangat gencar memperjuangkan otonomi khusus untuk Bali. Dalam otonomi khusus itu sudah mengatur pasal-pasal untuk mendapatkan perimbangan keuangan yang adil dari pemerintah pusat untuk Bali.

Menurut politikus asal Kabupaten Karangasem yang gagal terpilih kembali pada Pileg 2014 mengatakan, perjuangan meloloskan Otsus Bali selama ini mengalami banyak tantangan. Yang memprihatinkan, perjuangan itu justru dijegal oleh sesama warga Bali, padahal perjuangan Otsus Bali itu bertujuan untuk kepentingan Bali, salah satunya mendapatkan keadilan perimbangan dana dari pusat.

Ia mengharapkan seluruh komponen masyarakat Bali untuk membangun kesadaran kolektif dan berjuang bersama-sama meloloskan Otsus Bali yang RUU Otsus Bali itu sudah diajukan oleh DPD-RI.

Oleh karena itu, ia memimta masyarakat Bali untuk tidak saling menjegal perjuangan itu.

"Yang mendukung mari sama-sama berjuang. Yang menolak lebih baik diam. Diam saja itu sudah memberikan dukungan dari pada menjegalnya," ujar Sudirta.

Sudirta lebih lanjut mengatakan pengalokasian dana perimbangan pemerintah pusat ke daerah itu sudah ada aturannya sendiri. Penyampaian meminta keadilan itu sudah lama disuarakan, tapi pemerintah pusat memiliki "rumus" tersendiri untuk menentukan dana perimbangan itu ke daerah, termasuk Bali.

"Harus bangun kekuatan untuk perjuangkan itu, sebab Bali hanya mengandalkan sektor pariwisata dan kontribusinya sangat besar ke pusat. Bali tidak memiliki tambang, minyak bumi seperti daerah lainnya," tegas Sudirta. (WDY)