Perjuangan Bali Mendapatkan Otsus Masih Sulit

Denpasar (Antara Bali) - Ketua Tim Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa I Wayan Sudana mengatakan saat ini perjuangan Bali untuk mendapatkan otonomi khusus atau desentralisasi asimetris masih sulit untuk diwujudkan.

"Hal ini karena masyarakat Bali masih terbelah oleh kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Apalagi para pemimpin politik di Bali sepertinya berpandangan perjuangan otonomi khusus bukanlah merupakan hal yang mendesak," kata Sudana saat menjadi pembicara pada Seminar Hasil Penelitian Sinergitas Perjuangan Desentralisasi Asimetris untuk Bali di Denpasar, Jumat.

Padahal, ucap dia, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, sebagian besar responden (79%) sangat setuju dengan adanya perjuangan agar Bali mendapatkan status otonomi khusus atau otonomi asimetris.

Responden kuesioner dalam penelitian tersebut total sebanyak 120 orang dengan penelitian menggunakan metode purposif sampling mewakili kalangan akademisi, parpol, anggota DPRD Bali dan kabupaten/kota, PNS, tokoh masyarakat, PHDI, dan MUDP. Untuk mempertajam hasil penelitian, juga telah dilakukan diskusi grup terfokus (FGD)

"Mayoritas responden setuju dengan perjuangan Bali untuk mendapatkan otonomi khusus karena sangat berkaitan dengan penilaiannya terhadap hubungan yang masih hanya cukup baik dan cenderung mengarah kurang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota," ucapnya pada seminar yang diselenggarakan bekerja sama dengan Bappeda Bali itu.

Di samping itu, sangat berkaitan erat dengan penilaiannya yang hanya cukup baik dan cenderung mengarah kurang baik mengenai pelaksanaan koordinasi antara pemprov dengan pemkab/pemkot. "Dari hasil program-program pemerintah di Bali dirasakan masih lebih banyak belum sinkron antar penyelenggara pemerintahan di Bali," katanya.

Selain itu, tambah Sudana, otonomi khusus untuk Bali selama ini dipandang masih hanya merupakan keinginan dari segelintir akademisi, aktivis, dan politisi yang tidak mendapatkan jabatan.

"Perjuangan otsus pun masih sangat tidak kompak dan tidak serius, serta masih melihat siapa yang menjadi pencetus ide. Bahkan karena terkesan ide otonomi khusus berasal dari salah satu partai politik, maka partai-partai lain menyatakan tidak setuju," ucapnya.

Sudana mengemukakan, padahal berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar dari responden yang sangat setuju dengan adanya perjuangan untuk memperoleh status otonomi khusus atau desentralisasi asimetris untuk Bali dan ernyata sebagian besar juga menyetujui penerapan prinsip "One Island Management" dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bali.

"Mereka meyakini bahwa dengan menerapkan otonomi khusus atau desentralisasi asimetris untuk Bali maka penyelenggaraan pemerintahan akan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien," ucapnya.

Oleh karena itu, Sudana mengatakan penting sekali untuk membangun kesadaran kolektif semua komponen masyarakat Bali. Satukan visi misi untuk memuluskan kepentingan dan tujuan bersama.

"Hentikan unsur iri hati dan suka maupun tidak suka sehingga perjuangan menjadi lebih optimal. Semua harus mau duduk bersama dan melakukan pekerjaan bersama seperti melakukan lobi-lobi ke segala lini, sehingga momentum yang ada tidak lewat lagi," ucapnya. (WDY)