Denpasar (Antara Bali) - Sekretaris Koordinator Koalisi Bhinneka Tunggal Ika (KBTI) Putu Wirata Dwikora mengharapkan kepada masyarakat untuk menyikapi kemenangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak merayakan secara berlebihan.
"Kita patut bersyukur proses Pilres 2014 bejalan lancar dan KPU telah menetapkan kemenangan untuk Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla," katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengharapkan kemenangan capres Jokowi-JK, para relawan dan pendukung melakukan syukuran dengan sederhana, mendoakan kebaikan bangsa, serta agar Jokowi-JK dikuatkan untuk mengemban tugas baru lima tahun ke depan.
Sebab, Jokowi-JK punya titipan aspirasi dan harapan rakyat yang menghendaki berbagai permasalahan dituntaskan, baik di pusat maupun daerah. Seperti di Bali, aspirasi yang muncul dan diharapkan mendapat perhatian serius Jokowi-JK adalah penolakan geotermal Bedugul, penolakan penetapan kawasan Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), mempertahankan UNHI Denpasar sebagai aset umat Hindu melalui PHDI.
Selain itu, kata dia, Bali juga mengusulkan kepada Presiden Jokowi-JK untuk memperjuangkan aspirasi Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Bali, penolakan reklamasi Teluk Benoa, dan lain-lain.
Ia berharap semua elemen masyarakat mesti bahu membahu mendukung dan mengkawal Jokowi-JK, agar mereka bisa intensitas dan tuntas mengemban visi dan misi yang disampaikan dalam kampanye.
"Jabatan presiden-wakil presiden itu titipan berat, walau pun rakyat memilihnya dalam proses yang penuh kegembiraan. Karena berat, tantangannya rumit, masalah-masalah bangsa ini juga banyak yang ruwet, presiden dan wakilnya memerlukan dukungan semua elemen bangsa,`` katanya.
Melihat rekam jejak Jokowi selama ini, serta integritasnya sebagai pemimpin yang bisa dipercaya, Putu Wirata menegaskan, mereka akan menjadi Presiden-Wakil Presiden RI yang komitmen membenahi bangsa. Masyarakat perlu mendukung dan membantu, karena di luar kekuasaan presiden-wakil presiden, ada sejumlah gubernur, bupati, wali kota dan jajarannya yang dipilih melalui pemilu berbeda.
Dikatakan Jokowi-JK menghadapi kerumitan politik yang signifikan, karena diwarisi masalah, seperti adanya 18 gubernur dan 325 bupati/wali kota yang tersangkut korupsi, ratusan anggota DPR, DPRD terlibat korupsi, belum lagi pejabat setingkat kepala dinas di provinsi maupun kabupaten/kota.
``Jumlah pejabat terlibat korupsi itu menggambarkan, Jokowi-JK menghadapi tantangan besar dalam membangun bangsa. Namun, dengan kepemimpinan yang lurus dan tegas, Jokowi-JK kita percaya bisa dan berani pasang badan untuk pembenahan itu. Agar polisi, jaksa, hakim, dan pejabat-pejabat yang lurus dan baik, ditempatkan pada posisi yang tepat sebagai penyelenggara negara. Mulai dari menteri-menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan seterusnya,`` kata Putu Wirata.
Putu Wirata yang juga Ketua BCW (Bali Corruption Watch) mengajak masyarakat mendukung Jokowi-JK melakukan percepatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
``Presiden SBY pernah membuat Inpres tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, tetapi hanya sedikit provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan konsep Inpres tersebut," ucapnya.
Nyatanya, jumlah gubernur, bupati dan wali kota yang tersangkut korupsi sangat besar. Ke depan, Jokowi-JK punya kewajiban mengimplementasikan visi-misinya. Perkuat KPK, perkuat juga Kepolisian dan Kejaksaan, bersihkan juga hakim-hakim dari oknum yang memperjualbelikan kewenangannya. Termasuk membenahi partai politik untuk menjadi lebih aspiratif dan lebih banyak politisinya berpihak ke rakyat kecil.
"Karena itu lebih simpatik merayakan kemenangan dengan refleksi-refleksi positif untuk mendukung dan meneguhkan diri agar sepanjang lima tahun ke depan kita bersama-sama mengkawal visi-misi Jokowi-JK," katanya. (WDY)
