Denpasar (ANTARA) - Sekretariat Bersama (Sekber) Forum Kerja sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) mengajak 10 provinsi dalam keanggotaan menentukan rencana aksi tahunan hingga lima tahun ke depan.
Tenaga Ahli Utama Sekber FKD-MPU Halilul Khairi di Denpasar, Senin mengatakan, rencana aksi yang konkret ini dibutuhkan agar setiap perjanjian kerja sama yang dibuat provinsi jelas dampaknya dan daerah dapat menyiapkan anggaran sebelumnya.
“Kami ingin menindaklanjuti supaya kerja sama ini menjadi konkret, satu kelemahannya adalah perjanjian itu tidak diikuti rencana aksi konkret sehingga dia berhenti disana,” kata dia.
“Sekarang kami ingin semua daerah yang memiliki kerja sama baik 10 provinsi atau 2-3 provinsi membuat rencana aksi tahun depan akan melakukan apa sampai lima tahun ke depan, sehingga tiap tahun kalau memerlukan anggaran dari pemda bisa disiapkan,” sambungnya.
Halilul menjelaskan, aksi nyata lewat kolaborasi 10 provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT ini sangat penting, sebab 64,5 persen penduduk Indonesia berada di provinsi tersebut.
10 provinsi ini juga pertumbuhan ekonominya 70 persen lebih besar, bahkan Jakarta saja memberi kontribusi 17 persen terhadap PDRB nasional, sehingga melalui wadah FKD-MPU menurut dia semestinya ekonomi Indonesia lebih terdorong.
Dengan kolaborasi rencana aksi di sektor ekonomi seperti UMKM, bisnis, dan pariwisata contohnya, maka akan menghadirkan perputaran ekonomi yang besar.
“Kalau provinsi ini bisa membangun ekonomi bersama maka ekonomi Indonesia akan terdongkrak tapi kalau 10 ini tidak maju maka ekonomi akan terseret mundur,” ujar Halilul.
Sekber FKD-MPU melihat setiap kegiatan seperti temu bisnis atau temu UMKM yang pernah digelar beberapa anggota selalu membawa perputaran uang yang tinggi, jika ke-10 provinsi mau menggelar kegiatan bersama maka diyakini perputaran uang yang terjadi jauh lebih besar lagi.
“Biasanya tantangannya tidak jalan itu karena masing-masing provinsi tidak tahu mau melakukan apa, sekarang ini supaya lima tahun ke depan kita bisa evaluasi rencana aksi kita dan kalau belum jalan itu kenapa, tapi kita harap semua berjalan bisa masuk dalam APBD masing-masing,” kata Halilul.
Adapun enam bidang kerja sama unggulan yang akan menjadi pondasi rencana aksi 10 provinsi ini antara lain Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pariwisata, Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Bidang Kebencanaan, Bidang SPBE, Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra menyampaikan, menurut Pemprov Bali sendiri kerja sama Sekber FKD-MPU sangat penting dan membantu daerah.
Contohnya kegiatan pemulangan orang terlantar atau korban TPPO, dimana Pemprov Bali melalui dinas sosial hendak memulangkan orang ke daerah Pulau Jawa dan akhirnya yang membantu adalah forum.
Sebaliknya, Bali membantu daerah lain lewat UMKM, dimana di kawasan pariwisata Kuta, turut ditawarkan produk-produk dari daerah lain selain Bali pun juga produk Bali ikut dibawa pada giat pemerintah DKI Jakarta sehingga saling merasakan manfaat.
“Sangat, sangat bermanfaat dalam sisi perjanjian kerja sama contohnya pemulangan orang terlantar dan TPPO kita dibantu sekber, kalau di pariwisata kita di Bali pamerkan di Kuta bersama 10 provinsi produk mereka di daerah jadi tampak depannya,” ujarnya.
