Badung, Bali (ANTARA) - Pemerintah menempuh skema gotong royong sebagai salah satu solusi keterbatasan anggaran menyikapi tantangan dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.
“Jika (anggaran) kurang akan kolaborasi dengan kementerian/sektor terkait makanya ada trans-gotong royong,” kata Staf Ahli Menteri Transmigrasi Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup Harlina Sulistyorini di sela diskusi terkait transformasi transmigrasi di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, Senin.
Menurut dia, kerja sama lintas sektor perlu digenjot termasuk melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) hingga swasta.
Sedangkan anggaran yang ada akan dioptimalkan untuk sejumlah usulan yang dinilai prioritas untuk kebutuhan masyarakat transmigran.
Kementerian Transmigrasi mencatat pagu anggaran untuk 2026 mencapai Rp1,90 triliun, meningkat dibandingkan 2025 mencapai Rp1,89 triliun guna mendukung transformasi transmigran.
Saat ini, lanjut dia, orientasi transmigrasi tak sekedar memindahkan penduduk, namun pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi serta mendorong kepastian hukum di kawasan transmigrasi.
Ada pun tantangan tersebut salah satunya didapatkan dari pemetaan dan penelitian selama empat bulan yang dilakukan oleh 2.000 tim ekspedisi patriot (TEP) ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
Lokasi tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua oleh TEP yang terdiri dari mahasiswa dan dosen untuk bertugas di kawasan transmigrasi.
Mereka melakukan penelitian, pemetaan atau identifikasi potensi ekonomi dan permasalahan lapangan.
Salah satu anggota TEP dalam diskusi tersebut yakni Nuzul, mahasiswa pascasarjana (S2) dari Universitas Padjajaran Bandung yang melakukan ekspedisi di salah satu pusat transmigrasi di Desa Puncak Jeringo, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Dari hasil pemetaan sementara selama dua minggu, kata dia, beberapa temuan kendala di antaranya sumber daya air hingga infrastruktur jalan.
Selain itu, pemasaran produk peternakan hingga persoalan pengelolaan sampah.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi Wibowo Puji Raharjo menambahkan guna mewujudkan transformasi transmigrasi, perlu dilaksanakan lima program unggulan.
Program itu, kata dia, mencakup kepastian hukum hak atas tanah dan lahan, peningkatan kualitas transmigran lokal untuk menekan konflik sosial.
Selanjutnya peran sumber daya manusia unggul, penciptaan lapangan kerja melalui industrialisasi dan hilirisasi serta kolaborasi lintas sektor dengan memperhatikan manajemen risiko pembangunan nasional.
