Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengikuti penilaian wawancara Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 yang dibuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Sekda Bali Dewa Made Indra yang mengikuti secara daring di Denpasar, Selasa, mengatakan tes ini sebagai klarifikasi dan validasi oleh asesor eksternal terhadap bukti dukung yang disampaikan oleh pusat dan daerah dengan merujuk pada 45 indikator evaluasi.
Dalam wawancara SPBE yang dievaluasi oleh Prof. M. Udin Harun Al Rasyid, Pemprov Bali menyampaikan bahwa indeks SPBE menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Provinsi Bali telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan peningkatan indeks SPBE yang mencapai 4,07 pada tahun 2023, tetap dalam kategori sangat baik dengan skala maksimal 5,0,” ucap Dewa Indra.
Baca juga: Sistem elektronik Pemkot Denpasar raih penghargaan dari Kemen-PAN RB
Menurutnya, kemajuan ini menunjukkan digitalisasi di Bali semakin matang dan berdampak positif pada efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia juga mengatakan upaya pemerintah daerah tercermin dari penerapan kebijakan terkait implementasi SPBE yang mencakup arsitektur, manajemen data, pengembangan aplikasi, pusat data, layanan jaringan, dan keamanan informasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021.
Selain itu, Pemprov Bali juga membentuk Tim IT Security Assessment (ITSA) untuk mengidentifikasi dan menangani potensi kerentanan keamanan layanan digital yang berkolaborasi intensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sekda yang berasal dari Buleleng itu membeberkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan digital swasta seperti Perisai dan Sysbrayker.
Hal ini dilakukan untuk melakukan pengujian keamanan sebelum layanan dirilis.
Baca juga: Bali raih indeks sangat baik SPBE 2023 berkat kerjasama instansi
“Melalui website Bug Bounty, masyarakat umum juga diberi kesempatan untuk melaporkan kerentanan keamanan layanan, selain itu, Pemprov Bali juga menguji coba layanan CrowdStrike dan Wazuh untuk meningkatkan keamanan infrastruktur digital di Bali,” ujar Sekda Bali.
Lebih lanjut, untuk bidang pariwisata, Pemprov Bali mengenalkan layanan digital terintegrasi mereka yang bernama Love Bali dan Love Bali Endpoint, yang memfasilitasi pungutan wisatawan asing, baik secara mandiri maupun melalui pihak akomodasi, daya tarik wisata, agen perjalanan, dan agen kapal.
“Dengan berbagai terobosan inovasi ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital di Provinsi Bali demi kenyamanan dan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat," tuturnya dihadapan KemenPANRB.
