Badung (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik bersama peserta Sosialisasi dan Bimtek Standar Pelayanan Publik bagi Daerah Kawasan Ekonomi Khusus dan Tujuan Wisata Internasional melakukan Benchmarking atau mengukur dan membandingkan kinerja terhadap implementasi standar pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, Bali.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang komprehensif tentang peningkatan kualitas pelayanan publik pada daerah-daerah yang berkarakter khusus, baik dari sisi teoritis dan dasar hukum maupun dari sisi best practice," ujar Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Jeffrey Erlan Muller, di Mangupura, Kamis.
Ia menjelaskan, program kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk bagaimana mengembangkan kawasan ekonomi khusus dan daerah tujuan pariwisata dengan Provinsi Bali khususnya Kabupaten Badung menjadi referensi dan lokus pelaksanaan bimbingan teknis.
"Kegiatan ini kami laksanakan di wilayah Badung karena jajaran pemerintahan Badung kami nilai memiliki karakter dan komitmen yang sangat kuat untuk memberikan pelayanan publik yang baik," katanya.
Ia berharap, dengan dilaksanakan sosialisasi tersebut daerah peserta dapat memberikan pelayanan yang baik dan mencontoh agar dapat memberikan proses layanan yang lebih cepat. "Kami dari Kementerian PAN -RB akan mempersiapkan dan membantu memfasilitasi terkait dengan sistem-sistem yang terkait dengan teknologi informasi," ujarnya.
Baca juga: Menpan RB luncurkan Mal Pelayanan Publik Badung (video)
Pada kesempatan itu, peserta yang berjumlah 69 orang dari perwakilan Pemda dan Polres Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Berau dan Kabupaten Manggarai Barat melakukan peninjauan atau studi banding proses pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung.
Kepada para peserta, Kepala DPMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan, berbagi pengalamannya terkait bagaimana membentuk Mal Pelayanan Publik dan bagaimana melakukan suatu perubahan yang dimulai dari paradigma sumber daya manusia, peningkatan kinerja dan integritas.
"Dengan adanya kunjungan ini, kami harap dapat memberikan suatu pengalaman bagi daerah-daerah yang sedang mempersiapkan pembangunan Mal Pelayanan Publik serta mengembangkan kawasan ekonomi khusus sekaligus bisa memberikan masukan kepada kami sehingga pelayanan yang diberikan bisa lebih baik dari sebelumnya," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa menjelaskan, Pemkab Badung telah menerapkan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis sistem secara daring atau online. “Inovasi ini kami hadirkan untuk mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit dan tidak transparan,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Badung raih empat penghargaan layanan publik
Menurutnya, dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan, akan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau tentunya diikuti dengan penguatan sumber daya manusia yang andal pula.
Ia menambahkan, berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan Pemkab Badung dalam bidang pelayanan publik juga menjadikan Badung sebagai salah satu pembina terbaik pelayanan publik di Indonesia.
"Dengan adanya 127 layanan online atau daring berbasis teknologi informasi yang kuat dan akurat serta tepat sasaran. Membuat pelayanan publik di Badung pada tahun 2019 meraih angka kepuasan publik terakhir 83,61 persen," ungkap Wabup Suiasa.
