Denpasar (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bali Denpasar terus berupaya mengoptimalkan pelayanan, sesuai hasil audit Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJAMSOSTEK tahun 2023 yang mengantongi opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).
"Dengan kabar yang baik terhadap laporan kinerja tahun 2023 itu, tentunya kami sebagai pelaksana di lapangan akan bekerja lebih optimal lagi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar Cep Nandi Yunandar di Denpasar, Jumat.
Ia mengapresiasi laporan kinerja tahun 2023 dari BPJAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan yang mengantongi opini Wajar Tanpa Modifikasian.
"Dengan capaian kinerja tahun ini, kami pun tetap akan melanjutkan tren positif guna mendukung dan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," ucapnya.
Cep Nandi menambahkan, hasil tersebut dapat menjadi sebuah prestasi dan tolok ukur yang membanggakan bagi perbaikan instansi ini ke depan.
BPJAMSOSTEK, lanjut dia, seperti yang diamanatkan undang-undang akan melindungi seluruh pekerja apapun profesinya sehingga para pekerja tetap bisa bekerja bebas cemas.
Sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan kembali sukses mengantongi opini WTM.
Laporan tersebut juga dinyatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengapresiasi hasil audit yang menurutnya tak lepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik.
"Predikat WTM yang diperoleh ini menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Zuhri dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya menyampaikan publikasi laporan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas.
"Publikasi laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menjadi bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku," ujar Anggoro.
Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang baik, untuk pekerja non-ASN, pekerja rentan serta pekerja di ekosistem desa menjadi sektor penyumbang kepesertaan terbesar.
Jika di akumulasi jumlahnya mencapai 14,5 juta peserta atau tumbuh 44,96 persen dibandingkan tahun 2022 .
Secara keseluruhan, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga penghujung 2023 menembus angka 41,56 juta jiwa.
"Pertumbuhan tersebut merupakan buah sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres Nomor 2 tahun 2021," kata Anggoro.
Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan turut mengalami kenaikan sebesar 13,48 persen. Tercatat hingga 31 Desember 2023 angkanya mencapai Rp712,3 triliun.
Dari segi pembayaran manfaat, sepanjang tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun, di dalamnya termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus.
