Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali mencatat Belanja Kementerian/Lembaga yang telah terealisasi di provinsi setempat hingga 31 Maret atau triwulan I 2024 mencapai Rp2,44 triliun.
"Belanja Kementerian/Lembaga tumbuh 37,3 persen (yoy) yang didukung oleh pertumbuhan positif pada seluruh jenis Belanja," kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho dalam kegiatan Media Briefing APBN Kita Kementerian Keuangan Regional Bali di Denpasar, Selasa.
Teguh menyampaikan berdasarkan jenis belanjanya, realisasi Belanja Kementerian/Lembaga di Bali terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1,14 triliun, Belanja Barang Rp1 triliun, Belanja Modal Rp284,10 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial Rp13,76 miliar.
Realisasi Belanja Pegawai tersebut tercatat sebesar 26 persen dari pagu total Rp4,4 triliun, realisasi Belanja Barang sebesar 21 persen dari total pagu Rp4,7 triliun, Belanja Modal terealisasi 10,4 persen dari pagu Rp2,73 triliun dan Belanja Bansos terealisasi 55,9 persen dari pagu Rp24,6 miliar.
Realisasi Belanja Barang didukung oleh adanya pembayaran dana tahapan Pemilu 2024 oleh satker lingkup Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Diantaranya untuk KPU sebesar Rp266,4 miliar dan Bawaslu sebesar Rp53,3 miliar
Sedangkan Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk penyaluran alat bantu disabilitas dan bansos Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sedangkan Belanja Pegawai K/L digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri. Peningkatan nilai realisasi pada Belanja Pegawai diakibatkan adanya kenaikan besaran gaji pokok di tahun anggaran 2024 dan pembayaran THR pada Maret 2024.
Di sisi lain, terkait penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp3,22 triliun atau 27,78 persen dari pagu, tumbuh 10,3 persen (y-o-y).
Teguh mengemukakan penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,16 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Rp583,46 miliar, Dana Desa Rp358,50 miliar, dan Dana Insentif Daerah Rp30,61 miliar.
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga stabilitas inflasi serta agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran 2024.
Inflasi gabungan Bali pada Maret 2024 cukup terkendali tetapi perlu diwaspadai yaitu sebesar 0,93 persen (m to m) dibandingkan bulan sebelumnya dan 3,67 persen (yoy).
Menurut Teguh, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money (nilai uang). Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
