Denpasar (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar Koperasi Merah Putih yang nanti dibentuk di Bali berkolaborasi dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
“Saya rasa harus tetap berkolaborasi dengan yang sudah ada,” kata Ferry di Denpasar, Senin.
Diketahui di Provinsi Bali terdapat kearifan lokal LPD yang hadir di hampir semua desa adat, dimana fungsinya serupa koperasi yang mengelola keuangan desa, memberikan layanan simpan pinjam, dan mendukung perekonomian masyarakat desa.
Wamenkop tidak menjelaskan apakah kolaborasi yang dimaksud adalah menyatukan Koperasi Merah Putih dengan LPD atau tetap membuat koperasi berbeda hanya tetap wajib melakukan kerja sama.
Baca juga: Pemprov Bali mulai dirikan Koperasi Merah Putih di 636 desa
Yang pasti menurut dia, koperasi yang hendak dibentuk pemerintah ini adalah badan usaha resmi, sementara diketahui LPD yang selama ini dimanfaatkan masyarakat Bali tidak berstatus badan hukum namun diakui berdasarkan hukum adat.
“Tapi juga penting berdirinya badan usaha, pokoknya harus saling memperkuat lah, ya harus bisa bekerja sama,” ujar Ferry.
Wamenkop sendiri dijadwalkan akan berkoordinasi dengan Pemprov Bali perihal Koperasi Merah Putih pada Selasa, 29 April 2025 besok.
Ferry menyampaikan dalam pertemuan besok dirinya baru akan menyerap informasi dan kondisi di Bali, selanjutnya melakukan sosialisasi program pemerintah pusat ini.
“Di Bali saya belum dengar, baru besok acaranya, saya justru ingin mendapatkan respons dari Pemprov Bali, nanti kita akan sosialisasi, dan saya juga menerima masukan,” kata dia.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina di Denpasar menyampaikan Koperasi Merah Putih di Bali rencananya akan dibentuk di 636 desa dan 80 kelurahan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Baca juga: Menkop keluarkan surat edaran tata cara pembentukan Kopdes Merah Putih
“Dari segi syarat atau regulasi tidak ada kendala. Kami saat ini sedang berproses membentuk Koperasi Merah Putih,” kata dia.
Saat ini Pemprov Bali sedang dalam tahap sosialisasi bersama pemerintah kabupaten dan kota kepada masing-masing desa, sebab setiap desa memiliki potensi yang berbeda terkait opsi pembentukan, pengembangan atau revitalisasi koperasi yang sudah ada.
