Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali mencatat penyaluran Kredit Program pada periode Januari hingga Juli 2024 untuk pelaku UMKM di provinsi setempat mencapai Rp6,86 triliun untuk 87.677 debitur.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan di Denpasar, Selasa, mengatakan pemerintah menyalurkan Kredit Program sebagai upaya untuk mendorong kinerja sektor usaha dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
"Kredit Program di Bali terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada KUR, pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga," ujarnya.
Dari penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali sampai 31 Juli 2024 yang mencapai Rp6,86 triliun tersebut, penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta) yang mencapai Rp4,3 triliun kepada 73.317 debitur.
Selanjutnya disusul KUR yang skema Kecil (dengan nilai kredit di atas Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta) yang mencapai Rp2,4 triliun kepada 8.449 debitur.
Baca juga: DJP Bali: Penerimaan pajak hasil penegakan hukum capai Rp152 miliar
Untuk KUR skema Super Mikro dengan nilai kredit paling banyak Rp10 juta yang mencapai Rp22,64 miliar untuk 2.411 debitur.
Sedangkan untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sudah tersalurkan Rp20,85 miliar untuk 3.500 debitur.
Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran Kredit Program sampai dengan 31 Juli 2024 masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran (42,44 persen), sektor pertanian (17,07 persen), dan sektor industri pengolahan (12,65 persen).
"Penyaluran Kredit Program dari sembilan kabupaten/kota, yang terbesar di Kota Denpasar sejumlah Rp1,3 triliun. Ini tidak terlepas karena bank penyalur merasa UMKM di Denpasar kredibel dalam pengembangan usahanya dan untuk melakukan pembayaran kredit. Selain itu, literasi keuangan di Denpasar juga bagus," katanya.
Mufti Arkan mengatakan pihaknya terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun guna mendukung pembangunan Bali.
Baca juga: Penerimaan pajak sektor akomodasi makan minum di Bali tumbuh tertinggi
