Denpasar, Bali (ANTARA) -
Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Pulau Dewata surplus Rp2,68 triliun per Mei 2025.
"Masih ada potensi mendorong pendapatan misalnya pungutan wisatawan asing dan pajak lainnya," kata Kepala Kanwil DJPb Bali Muhamad Mufti Arkan di Denpasar, Bali, Kamis.
Menurut dia, kinerja surplus itu menandakan pendapatan daerah yang bertumbuh, sedangkan belanja daerah terkontraksi.
Surplus APBD Bali tersebut tumbuh positif 103,28 persen secara tahunan.
DJPb Bali Kemenkeu mencatat realisasi pendapatan daerah di Bali per Mei 2025 mencapai Rp10,8 triliun, sebanyak Rp6,78 triliun di antaranya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).
PAD Bali tumbuh 15,26 persen dibandingkan periode sama 2024 dan baru mencapai 33,84 persen dari pagu mencapai Rp20 triliun.
Pajak daerah terbesar yang mendorong PAD adalah pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang mencapai Rp3,02 triliun atau naik 12,88 persen.
Baca juga: DJPb ungkap penyaluran KUR di Bali Utara terbanyak
Kenaikan PBJT tersebut seiring tumbuhnya sektor pariwisata di Bali.
Sedangkan, belanja daerah di Bali mencapai Rp8,14 triliun atau mengalami kontraksi 7,40 persen yang diperkirakan imbas penghematan anggaran.
Adapun 79,84 persen belanja daerah itu disedot untuk pos belanja operasional mencapai Rp6,50 triliun dengan porsi paling besar untuk belanja pegawai mencapai Rp3,72 triliun dan belanja barang dan jasa sebesar Rp1,85 triliun.
Sedangkan, belanja yang mengalami kontraksi adalah hibah dan belanja subsidi yang masing-masing turun 51,44 persen dan 28,30 persen.
Untuk menggenjot pendapatan daerah, lanjut dia, pemerintah daerah di Bali memiliki potensi besar salah satunya pungutan wisatawan mancanegara yang masuk kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama periode Januari-Mei 2025 sebanyak 2,64 juta atau meningkat 10,56 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Baca juga: DJPb jamin Kopdes Merah Putih tak pengaruhi dana desa di Bali
