Denpasar, Bali (ANTARA) -
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali menelusuri kendala yang berpotensi menghambat realisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Pulau Dewata.
"Kami identifikasi masalah, mencari solusinya," kata Kepala Kanwil DJPb Bali Muhamad Mufti Arkan di Denpasar, Bali, Selasa.
Ia mencatat hingga saat ini berdiri 21 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur-dapur MBG dari target 422 unit SPPG di Bali.
Sedangkan, jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis di Bali, kata dia, hingga saat ini baru mencapai 37.694 orang.
"Itu baru kisaran tujuh persen. Itu kami ingin (MBG) dapat segera dipercepat," ucapnya.
Berdasarkan data DJPb, penerima manfaat MBG di Bali paling banyak di Kabupaten Jembrana mencapai 13.109 orang.
Baca juga: BGN tekankan pentingnya MBG untuk pola makan sehat para pelajar
Percepatan program MBG dapat menjadi jalan keluar dari efisiensi yang saat ini berlaku.
Pasalnya, program tersebut dapat menggenjot geliat perekonomian karena melihatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Mufti menambahkan mekanisme pengelolaan anggaran MBG tidak melalui Kanwil DJPb Bali melainkan langsung melalui Pusat.
"Kami dorong terus karena secara nasional (program MBG) memang baru sekitar Rp5 triliun dari anggaran Rp71 triliun," ucapnya.
Nantinya, setelah kendala teridentifikasi, pihaknya akan menyampaikan kepada pemerintah pusat sehingga program itu bisa dipercepat di daerah.
Program MBG di tanah air digelar secara bertahap yang perdana di Pulau Dewata dilaksanakan di Kabupaten Jembrana pada 6 Januari 2025.
Baca juga: Makan bergizi gratis fondasi bangun generasi muda sehat
Berdasarkan data DJPb, penerima manfaat MBG di Bali paling banyak di Kabupaten Jembrana mencapai 13.109 orang.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional mencatat jumlah penerima manfaat Program MBG hingga 22 Juni 2025 mencapai 5.228.529 orang.
Program MBG menyasar berbagai kelompok penerima manfaat mulai dari peserta didik tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga sekolah keagamaan.
Selain itu, program ini juga ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Hingga saat ini sudah ada 1.837 SPPG, yang telah beroperasi hampir di seluruh provinsi di Indonesia dan menyerap sebanyak 72.521 tenaga kerja.
Pemerintah menargetkan penambahan jumlah SPPG menjadi 7.000 unit pada Agustus dan secara bertahap mencapai 32.000 unit pada bulan November 2025.
