Bangli, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli, Bali, menggandeng Polres Bangli guna memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendukung program pemerintah pusat meningkatkan gizi masyarakat.
"Upaya perintis dari Kepolisian Bangli ini merupakan langkah penting dalam mendukung program nasional untuk makanan bergizi," kata Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta di Desa Tiga, Kabupaten Bangli, Senin.
Program MBG saat ini menyasar pelajar tingkat dasar dan secara simbolis diberikan kepada 93 pelajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Desa Tiga, Kecamatan Susut.
Paket makanan pada Program MBG itu terdiri dari nasi putih, daging ayam, sayur salad, buah semangka dan susu.
Menurut Bupati Bangli, menu itu dirancang untuk menyediakan nutrisi penting guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan para pelajar.
Sedana Arta menekankan keselarasan program itu dengan pemerintah pusat dan potensinya untuk memberikan dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak-anak di Bangli.
Ia juga meminta sinergi lintas lembaga untuk mendukung program inisiatif dan prioritas utama dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk melahirkan generasi yang sehat dan cerdas menuju visi Indonesia Emas 2045.
"Kami terkesan dengan kualitas makanannya dan berharap menunya akan terus berkembang, memastikan siswa kami tetap antusias dan senang dengan paket MBG yang diberikan," ucapnya.
Ia juga mengimbau para guru untuk aktif berkomunikasi dengan penerima manfaat, terkait masukan dari makanan yang disajikan serta berkoordinasi dengan ahli gizi.
Sementara itu Polres Bangli mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memasok MBG bagi 970 siswa di lima sekolah, termasuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sekolah itu yakni TK Negeri Pembina Susut, TK Tri Gita Santhi, SDN 3 Pengotan, SDN 4 Tiga, dan SMA Negeri 1 Susut.
Sementara itu dalam peluncuran perluasan MBG itu dihadiri Kepala Polres Bangli Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) James Irianov Syaloom Rajagukguk, Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Yetty Herawati, serta perwakilan organisasi perangkat daerah lainnya.
