Imigrasi Bali tingkatkan pengawasan WNA saat libur Lebaran

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) saat periode libur panjang Lebaran 2024.

"Tak hanya patroli lapangan, kami juga melakukan patroli keimigrasian secara digital," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali Suhendra di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, meski libur panjang lebaran, namun pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi oleh WNA terus dilaksanakan.

Upaya itu dilakukan untuk menjaga ekosistem pariwisata di Bali yang saat ini sudah bangkit setelah terdampak pandemi COVID-19.

Pendeportasian juga terus dilakukan untuk menegaskan hukum dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Baca juga: Kemenkumham Bali percepat pemasangan 30 "autogate" tambahan

Salah satunya mendeportasi WNA asal Ukraina berinisial BK yang sebelumnya terjerat kasus kriminal terkait kejahatan keuangan atau skimming.

WNA perempuan muda berusia 35 itu kemudian diusir ke negaranya setelah menjalani hukuman dua tahun 10 bulan, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menuju Doha dan ke Warsawa, Polandia.

Selain diusir, ia juga masuk daftar pencekalan masuk wilayah Indonesia.

BK diketahui masuk Bali melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada Oktober 2021 dan ditangkap di Bali pada bulan dan tahun yang sama.

Sesuai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan dapat dilakukan paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan.

Baca juga: Imigrasi pasang 30 unit autogate tambahan di Bandara Ngurah Rai

Selain itu, penangkalan seumur hidup juga dapat dikenakan terhadap orang asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum yang penangkalan itu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta.

Berdasarkan data Imigrasi Ngurah Rai, selama triwulan pertama 2024, pihaknya sudah mendeportasi 37 WNA yang sebagian besar berasal dari Australia, Iran dan Amerika Serikat.

"Sebagian besar WNA yang kami deportasi itu karena masalah kelebihan izin tinggal," katanya.

Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali deportasi sebanyak 340 warga negara asing (WNA) selama 2023.