Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa ia telah menyiapkan hadiah berupa benih hingga traktor bagi masyarakat tani yang melaporkan pegawai maupun pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian yang terindikasi terlibat tindak pidana korupsi.
“Saya minta tolong jangan ada permainan dan yang melaporkan masyarakat umum boleh melaporkan, apalagi masyarakat petani boleh melaporkan. Bisa dapat bibit unggul, bisa dapat benih, bisa dapat pupuk, bisa dapat traktor, menarik kan,” kata Mentan Amran kepada media pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 Sinergitas Berantas Korupsi Wujudkan Swasembda Pangan di Jakarta, Kamis.
Mentan menyampaikan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap 9 Desember sebaiknya dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai momentum untuk menjaga integritas dan menghindari baik korupsi kecil seperti terlambat datang ke kantor dan tidak produktif maupun korupsi besar melalui penerimaan suap dan gratifikasi.
“Kami selalu pesankan kepada seluruh pegawai mulai dari kita sendiri dulu. Tolong jangan melakukan yang aneh-aneh, kenapa? Kalau kita itu pegawai, karena saya 20 tahun pegawai, kalau kita pegawai kita itu harus jaga nama baik. Kalau nama baik kita ini tercemar ada sanksi sosial yang beredar kasihan anak cucu kita. Kita sudah tidak kaya tapi nama baik tercemar,” ucapnya.
Baca juga: Mentan dan Panglima TNI bersepakat untuk kembalikan swasembada pangan
Amran menegaskan bahwa ia tidak main-main dengan korupsi yang dicontohkan dengan pemecatan salah satu ASN Kementan saat dulu dia menjadi Mentan periode 2014-2019. ASN tersebut terbukti menggunakan nama keponakannya untuk meminta uang sebanyak Rp150-200 juta.
“Jadi mereka sudah tahu, kementerian dan pegawai sudah tahu. Biasanya aku tidak kasih peringatan, langsung saya berhentikan kalau itu adalah disengaja atau dia melakukan kolusi biasanya saya langsung pecat, itu tidak boleh kompromi,” tegasnya.
Senada, Plt. Inspektur Jenderal Kementan, Dedi Nursyamsi menuturkan bahwa Kementerian Pertanian tidak hanya menghadapi dampak El Nino yang menekan produksi dan produktivitas pertanian, namun juga menghadapi El Nino internal yang berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Pertanian.
“Dampak El Nino internal masih sangat terasa, bagaimana galaunya seluruh insan pertanian, bagaimana rasa khawatir, takut, was-was insan pertanian dalam menggunakan uang negara dalam kegiatan pertanian,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pegawai dan jajaran Kementan untuk sama-sama bertekad membangun ekosistem antikorupsi.
Baca juga: Hakim PN Jaksel tolak gugatan praperadilan mantan Mentan SYL
Adapun guna mencegah dan menekan perilaku korupsi, Kementan meluncurkan empat aplikasi pelaporan. Pertama, aplikasi Whistle Blower’s System yang menjadi sarana pengaduan bagi masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian.
Kemudian aplikasi SI INTAN atau Saluran Informasi Internal Kementerian Pertanian yang menjadi media komunikasi bagi pegawai untuk memberikan masukan, tanggapan, dan/atau pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program Kementerian Pertanian.
Lalu, KALDU EMAS atau Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat yang bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, sumbang pikiran, sarana perbaikan bagi peningkatan kualitas Kementerian Pertanian
Terakhir, SIGAP-UPH atau Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian yang akan meningkatkan efektifitas pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
