"Institute Democracy" Instrumen Kerja Sama

Jimbaran (Antara Bali) - Menteri Luar Negeri periode 2001-2009 Hassan Wirajuda menganggap lembaga "Institute for Peace and Democracy" (IPD) yang berpusat di Bali mampu menjadi instrumen kerja sama Indonesia dengan negara lain dalam pengembangan demokrasi.

"Demokrasi merupakan instrumen diplomasi dalam berhubungan dengan negara lain yang dapat efektif memengaruhi dan konsepnya memang layak dikembangkan," katanya di sela-sela peluncuran Gedung IPD di Jimbaran, Kabupaten Badung, Jumat.

Menurut dia, banyak hal terkait demokrasi yang dapat dibagi dari Indonesia melalui IPD. Institusi itu sebenarnya dibentuk dengan tujuan awal sebagai lembaga pelaksana atas program-program yang dihasilkan dalam ajang "Bali Democracy Forum".

"Negara kita juga perlu kerja sama nyata dengan negara lain untuk berbagi pengalaman, keahlian, maupun praktik terbaik dalam demokrasi. IPD juga telah melakukan mekanisme bilateral dialog Indonesia dengan Mesir, akan dikembangkan juga kerja sama dengan Myanmar terkait demokrasi transisi," katanya.

Terlepas dari berbagai hiruk-pikuk demokrasi yang terjadi di Tanah Air, ucap dia, sebenarnya negara asing cukup kagum. Indonesia berhasil melakukan tranformasi sistem ke arah demokrasi dalam waktu singkat, hingga keamanan di Aceh pulih melalui dialog dan penerapan prinsip demokrasi, serta dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Sementara itu, Direktur IPD Dr Ketut Putra Erawan mengemukakan, pada prinsipnya lembaganya membuat program, cara berpikir, serta riset yang original dalam penyelesaian masalah-masalah demokrasi.

Sedangkan Rektor Universitas Udayana Prof Dr Made Bakta menyampaikan rampungnya gedung IPD di areal kampus Unud itu berkat pembiayaan dari Kementerian Luar Negeri dan Kemendikbud sebesar Rp30 miliar.

"Ke depannya gedung ini dapat dimanfaatkan oleh para ahli dari dalam dan luar negeri untuk mengadakan penelitian di Bali. Selain ada gedung pertemuan juga dilengkapi `guest house` untuk tamu menginap," katanya seraya menyebutkan, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk belajar dan kegiatan yang berhubungan dengan demokrasi. (LHS/T007)