BPS Bali minta Badan Kesbangpol kuatkan peran Pokja IDI

Denpasar (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi itu dapat menguatkan posisi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI), sehingga dapat mendorong peningkatan capaian IDI setempat.

"Pokja IDI inilah yang bertugas menguatkan nilai-nilai IDI yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing," kata Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Bali Anak Agung Gede Dirga Kardita di Denpasar, Selasa.

Agung Dirga menyampaikan hal tersebut saat berbicara dalam acara Rapat Koordinasi Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 Provinsi Bali yang dihadiri oleh unsur perwakilan partai politik, akademisi, kepolisian, organisasi perangkat daerah terkait, Forum Kerukunan Umat Beragama, Majelis Desa Adat, media dan sebagainya.

Ia mengatakan capaian IDI Provinsi Bali pada 2022 sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Bali pada 2022 menempati peringkat ke-6 dari 34 provinsi di Indonesia dengan capaian IDI sebesar 83,21 persen (Kategori Tinggi).

Sedangkan nilai capaian dari tiga aspek yang diukur dalam IDI yakni Aspek Kebebasan (85,78 persen), Aspek Kesetaraan (83,90 persen) dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (79,83).

Baca juga: Kesbangpol Bali petakan daerah rawan pelanggaran hari Nyepi

Sedangkan pada 2021, Bali menempati urutan ke-21 dari 34 provinsi di Indonesia dengan capaian IDI sebesar 75,35 (kategori Sedang). Untuk capaian tiga aspek yang diukur yakni Aspek Kebebasan (84,62), Aspek Kesetaraan (77,25), dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (63,92).

"Artinya pada 2022 sudah terjadi perbaikan dari semua tatanan. Nilai indikator dalam aspek sebelumnya di 2021 yang cukup rendah seperti pendidikan politik, namun pada 2022 pendidikan politik bisa mencapai 100 persen. Oleh karena situasi pandemi COVID-19, mungkin sebelumnya pada 2021 parpol tidak bisa melakukan pendidikan politik," ucap Agung Dirga.

Indikator yang juga mengalami kenaikan pada 2022 yakni dari persentase perda yang disahkan di DPRD Bali sehingga juga menyumbang nilai IDI cukup tinggi.

"Melalui Pokja IDI itu, kita cermati bersama-sama nilai IDI itu. Kita cari permasalahannya jika ada nilai indikator yang turun dan apa yang bisa dilakukan untuk menaikkan. Di sanalah peran Pokja IDI ini," katanya.

Pokja IDI di Provinsi Bali terdiri unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, KPU, Bawaslu, Bappeda, BPKAD, Kanwil Agama, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kanwil Kemenkumham, Sekretariat DPRD Bali, Komisi Informasi, Forum Kerukunan Umat Beragama, akademisi, media dan sebagainya.

Baca juga: Pemprov Bali minta parpol percepat pelaporan bantuan keuangan

"Semoga Kesbangpol bisa menguatkan posisi Pokja IDI sehingga permasalahan-permasalahan dalam IDI di Bali ini bisa terselesaikan dengan baik dan indeks demokrasi di Bali bisa meningkat. Sekaligus mencerminkan indeks demokrasi di Bali yang memang sudah baik," katanya.

Pada rapat koordinasi tersebut juga dikonfirmasi sejumlah permasalahan di lapangan yang terekam melalui pemberitaan media dan juga masuk dalam indikator pengukuran IDI diantaranya terkait kebebasan berpendapat dan perobekan spanduk.

"Apa yang kami dapatkan di koran, secara umum memang terjadi di lapangan. Harapan kami data yang sudah benar itu kemudian dilengkapi oleh para stakeholder atau pemangku kepentingan terkait di sini," katanya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Made Artanegara saat membuka rakor mengatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah ukuran tingkat perkembangan demokrasi Indonesia dengan menilai dinamika demokrasi yang terjadi di tingkat provinsi.

"IDI dirancang untuk memberikan gambaran dengan jelas mengenai naik turunnya kualitas demokrasi di daerah. IDI juga sebagai alat untuk mengukur kualitas demokrasi suatu provinsi yang di dalamnya menilai kondisi dan dinamika demokrasi yang telah terjadi selama satu tahun," ujarnya.

IDI, kata Artanegara, bukanlah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, meskipun hasilnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi suplemen dalam menyusun pembangunan politik agar terjadi peningkatan kualitas demokrasi sehingga wajah demokrasi di Provinsi Bali dapat mengalami perbaikan.