"APBD dan juga APBDes agar betul-betul dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Program pembangunan yang disusun harus kontekstual dan sesuai dengan aspirasi masyarakat," kata Pastika saat menjadi narasumber dalam acara workshop di Bangli, Rabu.
Gubernur Bali dua periode (2008-2018) ini menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bangli yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.
Acara workshop yang dibuka oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar itu dihadiri para perbekel (kepala desa) se-Kabupaten Bangli.
Menurut Pastika, jika dilihat APBD Kabupaten Bangli pada 2023 yang sebesar Rp1,3 triliun, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) Bangli hanya Rp200 miliar , itu berarti pembangunan Kabupaten Bangli juga dibiayai dengan pajak rakyat dari berbagai daerah di Indonesia.
Baca juga: Bupati Bangli tegaskan PNS wajib kerja sesuai tupoksi
Oleh karena itu, kata dia, tanggung jawab penggunaan APBD tidak saja untuk masyarakat Kabupaten Bangli saja. Tetapi seharusnya ada tanggung jawab moral juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang ikut membiayai pembangunan di kabupaten setempat.
"Kalau hanya mengandalkan PAD setempat, mungkin untuk membayar gaji pegawai saja tidak cukup," ucap mantan Kapolda Bali itu.
Dalam kesempatan itu, Pastika juga mengingatkan jajaran birokrasi Pemkab Bangli dan para perbekel dalam mengeksekusi anggaran selalu mematuhi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sehingga nantinya tidak bermasalah dengan hukum.
"Kalau ada kesulitan perbedaan persepsi antara kita dengan auditor dan aparat penegak hukum tentunya dapat berkonsultasi dengan BPKP, " ujarnya.
Selanjutnya para sekretaris daerah dalam penggunaan anggaran diharapkan jangan hanya mengikuti keinginan bupati/wali kota dan gubernur karena mereka sebagai orang politik seringkali meminta prosedurnya agar dilewati.
Baca juga: PKK Bangli buat aksi sosial menyapa dan berbagi
"Jadi harus berhati-hati. Selain itu, Kabupaten Bangli harus terus meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan PAD," katanya.
Sementara itu Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar mengatakan pengelolaan keuangan memang memerlukan atensi ketat dari semua pihak. Apalagi pemerintah desa dalam mengelola dana di desa tidak saja dari pendapatan asli desa, juga ada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah.
"Baiknya pengelolaan keuangan akan memberikan dampak positif bagi desa. Pengawasan harus sungguh-sungguh agar terarah mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sehingga semua prosesnya bisa dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku," kata Diar.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali Muhammad Masykur menekankan kepada para perbekel/kepala desa di Kabupaten Bangli agar lebih cermat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Selain pentingnya penyusunan APBDes untuk kesejahteraan masyarakat, ia pun mengingatkan terkait persoalan aset di desa harus dipastikan kepastian hukumnya dan hak kepemilikannya.
"Jangan sampai aset itu menganggur dan harus betul-betul menghasilkan sehingga memberikan kontribusi nyata pada APBDes," ucapnya.
Selanjutnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jangan jangan sekadar berdiri dan tidak berkontribusi pada pendapatan APBDes. Oleh karena itu penting adanya pemetaan terkait potensi riil yang dimiliki desa bersangkutan.
