BPKP Bali minta kades cermat susun APBDes untuk sejahterakan rakyat

Denpasar (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali menekankan para perbekel/kepala desa di Kabupaten Bangli agar lebih cermat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat desa.

"Mohon para perbekel (lurah dan Kades) dalam penganggaran itu cermat sehingga setiap rupiah yang digunakan bisa memberikan nilai tambah mensejahterakan rakyat di lingkungannya," kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur di Bangli, Rabu.

Masykur menyampaikan hal itu dalam acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bangli yang Bertajuk Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Mengawali pemaparannya, ia mengemukakan sekitar 80-82 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sumber keuangannya dari penerimaan pajak.

Dari penerimaan pajak yang diterima negara, lebih dari 90 persen merupakan pajak dalam negeri yang sebagian besar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).

Baca juga: Pemkab Buleleng dan BPKP Bali adakan bimtek SPIP

"Ini artinya sumber utama pendapatan negara itu dari rakyat. Oleh karena itu, sudah menjadi amanah agar APBN dan APBD untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Pesan itu seperti juga yang diamanatkan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan supaya dengan anggaran yang direncanakan harus dapat mensejahterakan rakyat.

Dengan demikian dalam penyusunan APBN, APBD, hingga APBDes agar pendekatannya dengan prinsip "money follow program" yakni pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Masykur juga mengingatkan agar perbekel hati-hati betul dalam mengelola keuangan dan menyusun program karena sebelumnya Presiden Jokowi sempat menyinggung ada suatu daerah dengan kemiskinannya yang tinggi tetapi dana program pengentasan kemiskinan hanya satu persen.

Baca juga: Polri dan BPKP bekerja sama perbaikan tata kelola

Demikian pula banyak sub kegiatan yang tidak nyambung dengan visi misi dan program prioritas seperti dicontohkan untuk program pengentasan kemiskinan tetapi sub programnya untuk pemeliharaan makam pahlawan.

Selain pentingnya penyusunan APBDes untuk kesejahteraan masyarakat, Masykur juga mengingatkan terkait persoalan aset di desa harus dipastikan kepastian hukumnya dan hak kepemilikannya.

"Jangan sampai aset itu menganggur dan harus betul-betul menghasilkan sehingga memberikan kontribusi nyata pada APBDes," ucapnya.

Selanjutnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jangan jangan sekadar berdiri dan tidak berkontribusi pada pendapatan APBDes. Oleh karena itu penting adanya pemetaan terkait potensi riil yang dimiliki desa bersangkutan.

"Kami punya komitmen dengan pemda untuk membangun Bali, khususnya lagi Bangli untuk kesejahteraan masyarakat. BPKP bersama Kemendagri dan Kemendes juga sudah memberikan fasilitas aplikasi gratis Siswaskeudes dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Kalau ada masalah kami siap membantu," ucapnya.

Acara workshop dibuka oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar selanjutnya diisi pemaparan materi oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika serta perwakilan dari BKKBN dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali.