Tabanan (ANTARA) - Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menerima dukungan dari Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali Muhammad Masykur dan jajaran untuk koordinasi pendampingan pengawasan intern guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten setempat.
Ketika menerima kunjungan Kepala BPKP Bali di Kantor Bupati Tabanan, Selasa (6/4), Bupati Sanjaya yang didampingi oleh Sekda, Asisten III dan Inspektur Tabanan, memberikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang selama ini senantiasa mendampingi, membimbing dan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tabanan.
Baca juga: BPKP Bali - Pemkab Gianyar adakan pelatihan tata kelola keuangan desa
Dalam hal ini BPKP telah memberikan pendampingan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern, peningkatan kapabilitas APIP dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa, khususnya di Kabupaten Tabanan.
Bupati Sanjaya berharap kerjasama dan koordinasi yang telah terbangun selama ini kedepannya dapat dipertahankan serta ditingkatkan lagi.
"Pendampingan yang dilakukan BPKP, saya harap mampu mengawal Tabanan dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, sehingga sesuai visi kami, yakni, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola Pembangunan semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM)," ujar Sanjaya.
Baca juga: BPKP sosialisasi SIMDA kepada Perangkat Daerah Badung
Sementara, Kepala BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur, mengatakan, apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan koordinasi yang baik dari jajaran Pemkab Tabanan.
Ia berharap, kehadiran BPKP bisa memberikan manfaat bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan.
Sebagai salah satu mitra Pemerintah Daerah, BPKP mampu hadir untuk memberikan pendampingan, evaluasi dan bimbingan teknis sebagai sebuah solusi langkah antisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, khususnya mempermudah Pemkab dalam mengelola keuangan daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA.
Baca juga: BPKP Bali siap awasi penggunaan dana hibah pariwisata
