Pj Gubernur Bali minta Kepala BPKP baru bantu persoalan pembangunan

Denpasar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya resmi mengukuhkan Heru Tarsila sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali dan meminta pimpinan yang baru dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan pembangunan berkaitan dengan bidang instansi tersebut.

“Selamat datang Pak Heru, tanah Bali memanggil bapak, Bali ini sangat metaksu (sakral), kami harap nantinya dapat membantu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan persoalan-persoalan,” kata Sang Made Mahendra Jaya di Denpasar, Senin.

Pemprov Bali percaya bahwa kepala perwakilan yang baru dapat melanjutkan capaian BPKP Bali saat berada di bawah kepemimpinan Muhammad Masykur pejabat sebelumnya.

Apalagi, kata Sang Made, melihat dari perjalanan Heru yang sebelumnya memimpin BPKB Gorontalo diharapkan sinergitas baik juga berlanjut di Bali.

Ia menyampaikan dalam rangka mengawal kegiatan pembangunan di wilayah Bali, BPKP telah melakukan berbagai hal.

“Kegiatan yang menjadi perhatian kami diantaranya, Review Kepatuhan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, penanganan inflasi daerah, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan tata kelola pemerintah daerah dan desa,” ujarnya.

Lebih lanjut, kegiatan pengawasan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang dilakukan BPKP mencakup pembangunan SDM berkualitas, pengawasan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pengawasan pembangunan ekonomi serta pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. 

Kepala BPKP Bali Heru Tarsila mengatakan ke depan dalam tugasnya di Bali akan fokus pada peningkatan manajemen risiko.

“Kami akan selalu mencoba meningkatkan dari yang sekarang level 3 manajemen risiko, ini PR yang dibebankan kepada saya tadi yang pertama adalah manajemen risiko,” kata dia.

Menurut Heru ini bukan berarti Pemprov Bali dan jajaran belum menerapkan manajemen risiko, tapi ia ingin membangun secara lebih terstruktur dan lebih kokoh.

“Jadi manajemen risiko pembangunan nasional kita sudah sering dengar dan BPKP sedang mengawal itu untuk bisa diimplementasikan ke seluruh tingkat pemerintahan, hingga provinsi, kabupaten/kota, bahkan instansi vertikal,” ujarnya.

Pengukuhan Kepala BPKP Bali ini turut dihadiri Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah,