Denpasar (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali mendiskusikan upaya dan strategi agar capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di provinsi setempat dapat "naik kelas" setelah tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan.
"Ini tentu perlu kita cermati bersama. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi penting karena kita dapat bertemu dengan para pemangku kepentingan terkait," kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata di Denpasar, Kamis.
Ngurah Wiryanata menyampaikan hal tersebut saat membuka FGD Indeks Demokrasi Indonesia dengan menghadirkan narasumber Dr Anak Agung Gede Oka Wisnumurti (akademisi), AA Gd Dirga Kardita (perwakilan BPS Bali) dan I Putu Suparta Jaya (perwakilan Bappeda Bali).
Selain itu FGD juga dihadiri Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan serta para peserta dari unsur Tim Pokja IDI Provinsi Bali.
Baca juga: Kesbangpol Bali minta Parpol sukseskan Pemilu 2024
Pada 2018, Bali dengan capaian IDI sebesar 82,37 persen (kategori Baik) menempati peringkat ke-2 di Indonesia. Kemudian turun menempati peringkat ke-4 pada 2019 dengan capaian IDI sebesar 81,38 persen (kategori Baik).
Selanjutnya kembali turun menempati peringkat ke-8 pada 2020 dengan capaian 77,59 (kategori Sedang) dan pada 2021 turun drastis menduduki peringkat ke-21 dari 34 provinsi di Indonesia dengan capaian 75,35 (kategori Sedang).
"Melalui FGD ini penting upaya yang harus dilakukan agar IDI di Bali ini jangan sampai turun. Paling tidak kita bisa naik kelas, syukur-syukur bisa masuk 10 besar," ucapnya didampingi Analis Kebijakan Ahli Muda Kesbangpol Bali Ni Kadek Rudiani.
Indeks Demokrasi Indonesia, lanjut Wiryanata, memberikan gambaran mengenai naik turunnya kualitas demokrasi di daerah.
Selain itu IDI menjadi alat untuk mengukur kualitas demokrasi suatu provinsi yang di dalamnya menilai kondisi dan dinamika demokrasi yang telah terjadi dalam satu tahun.
Baca juga: Kesbangpol: Gubernur akan keluarkan edaran soal Nyepi bertepatan Ramadhan
AA Gd Dirga Kardita, Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menyampaikan mulai tahun 2021 pengukuran IDI menggunakan metode yang baru atau ada sejumlah perbedaan dibandingkan pengukuran tahun-tahun sebelumnya.
Dengan IDI metode yang baru, ada tiga aspek dengan 22 indikator yang diukur. Adapun tiga aspek yang diukur yakni Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.
Pada pengukuran IDI Provinsi Bali tahun 2021, capaian Aspek Kebebasan dengan nilai 84,62 (kategori Baik), Aspek Kesetaraan dengan nilai 77,25 (kategori Sedang) dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan 63,92 (kategori Sedang).
Dari 22 indikator tersebut, sebanyak sembilan kantor dikumpulkan di provinsi, sedangkan 13 indikator berasal dari data sekunder.
Terkait dengan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan nilai 63,92, capaian yang tergolong rendah (kurang dari 60) disumbang oleh indikator kinerja lembaga legislatif (58,33), indikator transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah (28,57) dan indikator pendidikan politik pada kader parpol (45,71).
Sedangkan I Putu Suparta Jaya (perwakilan Bappeda Bali) mengajak berbagai pemangku kepentingan terkait agar bersinergi sehingga Bali kembali bisa menaikkan capaian IDI-nya dan pelaksanaan programnya dituangkan dalam sejumlah program di organisasi perangkat daerah.
"Ini harus kita keroyok bersama-sama agar capaian IDI tidak terus turun," ucapnya.
Narasumber berikutnya Dr Anak Agung Gede Oka Wisnumurti (akademisi Universitas Warmadewa) berharap agar Tim Pokja IDI bisa terus dioptimalkan sehingga capaian IDI ke depan bisa lebih baik dan naik kelas dari capaian 2021.
Terkait rendahnya capaian indikator kinerja lembaga legislatif, menurut dia, bukan berarti para wakil rakyat tidak bekerja atau jarang turun ke masyarakat menyerap aspirasi.
Namun ini disebabkan bisa jadi karena rendahnya pencatatan dan pembuatan laporan, padahal anggota DPRD sudah turun ke masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama mengatakan masih rendahnya capaian indikator kinerja lembaga legislatif pada 2021 tidak terlepas dari kondisi COVID-19 sehingga pertemuan-pertemuan para anggota DPRD Bali maupun dengan konstituen menjadi terbatas.
"Dengan berbagai masukan yang terhimpun melalui FGD ini dan kami akan berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan, apa yang menjadi kekurangannya bisa diperbaiki dan kami optimistis capaian IDI dapat lebih baik," ucapnya.
Terlebih, kata Budi Utama, dengan disahkannya RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang akan banyak peraturan daerah turunannya sehingga akan banyak perda yang akan dibahas dan ini akan mendukung capaian IDI Provinsi Bali.
