Denpasar (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 yang di Pulau Dewata akhir-akhir ini mengalami tren naik.
"Kami mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan terhadap COVID-19. Kami berharap masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan," kata anggota DPRD Bali, Gde Ketut Nugrahita Pendit, di Denpasar, Selasa.
Anggota DPRD asal Kabupaten Tabanan mengatakan pihaknya mendukung semua arahan dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pusat dan DPR-RI, sehingga diharapkan pandemi cepat landai dari muka bumi ini.
"Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Bahkan warga di Pulau Bali sudah mematuhi aturan, antara lain menaati pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)," ujarnya.
Saat ini, katanya, pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah, seperti desa/kelurahan hingga ke banjar atau dusun untuk mengikuti protokol kesehatan.
"Pemerintah daerah juga telah menyosialisasikan terkait peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19," ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya juga mengimbau tokoh masyarakat atau kalangan influencer untuk turut melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan, vaksinasi, dan kebijakan penanganan COVID-19 lainnya agar Pulau Dewata segera bangkit dari keterpurukan ekonomi.
Sebelumnya (16/8), Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan 2021 mengatakan dalam dua tahun terakhir ini, dunia dan bangsa Indonesia sedang diuji dengan badai pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ia mengatakan tak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.
"Semua kita masyarakat Indonesia merasakan dampaknya, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan utamanya semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat akibat menurunnya pendapatan karena pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya kesempatan kerja," katanya.
