Restrukturisasi Pemkab Jembrana Anggaran Membengkak

Negara (Antara Bali) - Rencana pemekaran kembali beberapa instansi di Pemkab Jembrana, wilayah barat Bali, yang telah di-restrukturisasi pada zaman Bupati Gede Winasa, akan membawa konsekuensi membengkaknya anggaran belanja pegawai.

Hal tersebut diakui oleh Bupati Jembrana, I Putu Artha, saat dikonfirmasi di Negara terkait reorganisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang direncanakan mulai tahun 2012.

"Konsekuensinya memang anggaran belanja pegawai menjadi lebih besar, tapi pemekaran organisasi itu memang kita butuhkan," katanya.

Menurut Artha, selama ini pihaknya kerap mengalami kesulitan saat hendak mengurus dana proyek atau bantuan ke pemerintah pusat karena instansi teknis yang disyaratkan tidak ada.

"Selain mengurangi beban kerja yang saat ini cukup berat, pemekaran organisasi juga untuk mengakses dana ke pusat itu," ujarnya.

Instansi di Pemkab Jembrana pada tahun depan akan mengalami penambahan menjadi 10 dinas, 3 badan dan 6 kantor.

Terkait dengan gedung-gedung untuk kantor instansi baru tersebut, Artha mengatakan, pihaknya sudah menyiapkannya.

"Semua kebutuhan gedung sudah kita siapkan. Kan banyak gedung milik pemkab yang saat ini tidak terpakai," katanya.

Rencananya, instansi-instansi baru itu akan menempati gedung yang bertebaran di sekitar kantor bupati di Negara.

Artha juga mengungkapkan, ke depan pihaknya akan memagari tanah milik pemkab di areal kantor bupati dan sekitarnya.

"Semua akan kita pagar keliling sehingga hanya ada satu pintu dan jalan untuk masuk ke areal kantor pemerintahan ini," katanya.

Bagi warga maupun murid-murid SMA Negeri 2 Negara yang sekolahnya berada di sekitar areal tersebut, akan dibuatkan akses jalan khusus di luar pagar.

Sementara untuk jabatan-jabatan di instansi baru, menurut Artha, akan ada penambahan sekitar 100 jabatan baru pada berbagai level.

Namun ia menegaskan, soal posisi jabatan tidak terlalu khawatir dan merupakan pekerjaan yang gampang.

"Asal dari sisi kepangkatan dan memiliki prestasi bisa kita beri jabatan.Untuk membahas itu tidak perlu waktu lama," ujarnya.

Selain itu, pejabat-pejabat yang ada sekarang akan dievaluasi berdasarkan kinerja sepanjang tahun 2011.

Artha menambahkan, dirinya tidak ingin dengan alasan efisiensi anggaran seorang pimpinan instansi yang memiliki 10 program yang direncanakan, hanya bisa melaksanakan tiga program saja.(*)