Jakarta (ANTARA) - Organisasi kemanusiaan nirlaba Aksi Cepat Tanggap membantah informasi tidak benar atau hoaks yang menyebutkan lembaganya terafiliasi dengan gerakan radikal dan ilegal di Indonesia.
"Informasi itu tidak benar dan dapat menyesatkan masyarakat," kata Vice President ACT Ibnu Khajar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia menyebut ACT adalah lembaga kemanusiaan yang menjunjung transparansi dalam penyaluran donasi yang didapat dari berbagai mitra, dan tersertifikasi oleh pemerintah.
"Kami menyalurkan bantuan ke tempat-tempat yang membutuhkan dukungan kemanusiaan seperti Lombok, Palu, Mentawai, Selat Sunda, Sentani yang menjadi lokasi bencana di Indonesia," kata dia.
Donasi yang didapat dari mitra-mitra disalurkan untuk Pendidikan Tepian Negeri dalam bentuk program pendidikan di Indonesia Timur, khususnya di pulau-pulau terpencil (Tepian Negeri).
Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah diantaranya, sarana sekolah seperti pembangunan ruang kelas, perlengkapan belajar kelas atau mebel, perlengkapan belajar siswa, seragam sekolah hingga beasiswa dan bantuan operasional guru. Bentuk bantuan program bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
ACT mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai dan turut menyebarkan berita hoaks yang disebarkan melalui jejaring media sosial dan WhatsApp Group ini, diantaranya kaitan ACT dengan ISIS dan sebagainya.
“Prinsip dasarnya adalah kita berbuat kebaikan dengan apa yang ada. ACT mengajak masyarakat untuk peduli, tetap memberikan bantuan kepada yang membutuhkan sampai fitnah itu tidak terbukti,” kata Ibnu Khajar.
Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Khajar juga memberikan pernyataan terhadap isu tidak akurat yang beredar. “Kita paham bahwa setiap kebaikan selalu ada pihak yang tidak menyukai karena beberapa alasan. Cara yang mereka yang lakukan adalah menebarkan fitnah. Cara memenangkannya adalah berkarya. Kami berharap kepada semua mitra untuk terus mengajak semua masyarakat untuk menebar kepedulian,” kata Ibnu.
Selain Bukalapak, ACT berkolaborasi dengan lebih dari 400 mitra perusahaan, organisasi, komunitas dan media seperti Bank BRI, Bank Indonesia, Pertamina, Astra, Garuda Indonesia, Tokopedia, Indofood, HERO, Kompas, LKBN Antara, Detik, Metro TV, TVOne, DAAI TV, dan lain lain.
Baca juga: ACT terjunkan relawan evakuasi korban pascameletusnya Gunung Tangkuban Perahu
http://bit.ly/BaliAntaraBerqurban
Baca juga: Gek Mita derita kanker serviks dalam usia 14 tahun
Bantahan Bukalapak
Senada dengan itu, laman belanja berbasis daring Bukalapak juga membantah tudingan yang viral di media sosial bahwa perusahaannya telah bekerja sama dengan kelompok radikal melalui penyaluran donasi.
Head of Corporate Communication Bukalapak, Intan Wibisono, mengatakan, saat ini Bukalapak hanya bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang tersertifikasi pemerintah seperti Aksi Cepat Tanggap atau ACT, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim, dan Kitabisa.
"Donasi dilakukan melalui aplikasi," kata Intan melalui pernyataan tertulis dalam pesan pendek.
Tudingan yang menyatakan Bukalapak menyalurkan donasi untuk kelompok garis keras telah berkembang viral di media sosial. Kabar di media sosial itu menyatakan bahwa Bukalapak telah berafiliasi dengan kelompok radikal semacam ISIS dan HTI, karena menyalurkan donasi melalui ACT.
Narasi yang berkembang menyebutkan Bukalapak diduga telah menyalurkan bantuan ke Kota Allepo, di tengah markas ISIS, melalui sayap kanan ACT yang mendukung kelompok radikal.
"Informasi itu tidak benar dan dapat menyesatkan masyarakat," ujar Intan
Intan menegaskan bahwa program donasi yang diselenggarakan entitasnya akan disalurkan untuk kepentingan pendidikan. Salah satunya untuk program Pendidikan Tepian Negeri.
Bukalapak menyesalkan kabar yang disebutnya hoaks itu. Ia meminta masyarakat tidak mempercayai kabar bohong apalagi turut menyebarkannya.Baca juga: Presiden minta "uninstall Bukalapak" dihentikan
Baca juga: Bukalapak Latih 50 UKM di Bali
