Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo bertekad mengalokasikan anggaran dana desa dengan total Rp400 triliun selama 5 tahun ke depan hingga 2024.
Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa selama 5 tahun atau sejak 2015 hingga 2019 mencapai Rp257 triliun.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan peningkatan alokasi dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp400 triliun selama 5 tahun ke depan itu dimungkinkan karena anggaran desa memang setiap tahunnnya terus mengalami peningkatan. Apalagi, pembangunan desa butuh anggaran yang cukup besar.
“Sejak adanya dana desa, ternyata desa mampu membangun infrastruktur desa secara masif dan diakui badan dunia. Pembangunan akan terus ditingkatkan dan selama 5 tahun yang akan datang dana desa bisa ditingkatkan dengan total Rp400 Triliun," kata Eko.
Perlu diketahui, total anggaran dana desa sebesar Rp257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari Rp20,67 triliun pada 2015 meningkat menjadi Rp46,98 triliun pada 2016, lalu sebesar Rp60 triliun pada 2017 dan 2018 sebesar Rp60 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp70 triliun.
Dana desa tersebut diberikan ke seluruh desa di Indonesia dengan formula 77 persen dibagi rata ke seluruh desa, kemudian 20 persen dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Kemudian, tiga persen dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tertinggal.
Selama hampir 4 tahun sejak dana desa disalurkan, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa.
Hasil terbaiknya selama 4 tahun tersebut yakni dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilometer, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.
Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922.
"Adanya program dana desa terbukti efektif dan telah berhasil mengurangi kemiskinan di desa-desa. Terjadi penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen, peningkatan pendapatan perkapita hampir 50 persen, pembukaan lapangan kerja melalui program Padat Karya Tunai (PKT), BUMDes, desa wisata, angka pengangguran di desa turun daripada di kota dan Gini ratio di desa terus meningkat,” lanjutnya.
Bahkan, jumlah desa tertinggal juga mengalami penurunan dan juga terjadi peningkatan jumlah desa berkembang. Jadi, telah banyak keberhasilan yang dicapai dari dana desa, katanya.
Eko berharap dengan anggaran dana desa yang terus mengalami peningkatan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dirinya meminta agar mulai 2019, penggunaan dana desa di geser untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.
"Jadi, bagi desa yang sudah memiliki infrastruktur yang cukup untuk mengalihkan ke pembangunan pemberdayaan ekonominya dan pemberdayaan masyarakat desanya agar pertumbuhan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat desa juga turut meningkat," katanya.
Baca juga: Presiden minta Korpri kawal dana desa, turunkan "stunting"
Baca juga: Mendes sarankan Desa Lubuk Mukti gunakan dana desa untuk bioskop
Baca juga: Pedalaman Bengkulu masih butuh pembangunan infrastruktur
(AL)
