Denpasar (Antaranews Bali) - Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar Prof Dr drh I Made Damriyasa terpilih "menakhodai" atau menjadi koordinator dari kelompok ahli pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi.
"Dengan dipilih menjadi koordinator, tentu saya harus dapat mengoordinasikan para tim ahli sesuai dengan bidangnya, untuk kemudian melakukan pendampingan kepada organisasi perangkat daerah terkait, terutama dalam menyusun rancangan pembangunan Bali untuk lima tahun ke depan," kata Prof Damriyasa, di Denpasar, Jumat.
Tim ahli pembangunan Pemprov Bali yang ditunjuk oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) tersebut, ujar dia, terdiri dari 33 orang yang mayoritas merupakan akademikus dari berbagai disiplin ilmu dan kampus, ada juga pakar pangan, tokoh pariwisata, tokoh kesehatan, dan sebagainya.
Mereka yang duduk sebagai tim ahli pun tak hanya tinggal di Bali, bahkan ada yang berdomisi di Jakarta dan Bandung, namun tetap dipercayakan sebagai tim ahli karena kepakarannya sudah teruji.
"Saya tidak menyangka akan dijadikan koordinator tim ahli, mungkin karena pengalaman saya soal manajemen universitas juga menjadi pertimbangan penunjukan saya ini," ucapnya yang juga mantan Wakil Rektor 1 Universitas Udayana itu.
Terkait dengan tugas tim ahli pembangunan, lanjut Prof Damriyasa, nantinya akan membantu memberikan masukan yang produktif dalam mengimplementasikan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" yang merupakan visi Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace.
"Kami akan memberikan masukan program-program riil yang bisa dilaksanakan sesuai dengan visi, menganalisis secara akademis, dan mengaitkan dengan ketersediaan sumber daya di Pemprov Bali," ujarnya.
Yang tidak kalah penting, harus dapat disinkronkan dengan program-program pembangunan di kabupaten/kota dan juga program pemerintah pusat melalui instansi vertikal, sehingga program pembangunan jangan sampai tumpah tindih.
"Kalau sudah sinkron dengan program kabupaten dan pusat, maka tidak semua dana untuk mewujudkan program-program pembangunan harus dikeluarkan melalui APBD Bali," ucapnya.
Menyitir paparan Gubernur Bali, menurut dia, prinsip utama pembangunan harus tetap dapat menjaga alam Bali, krama (warga) Bali dan juga kebudayaan Bali. Selain itu, orang nomor satu di Pemprov Bali tersebut juga menekankan supaya potensi kebudayaan Bali dapat menjadi unggulan dan bahkan sumber pendapatan baru.
"Kita tidak bisa terlalu berharap untuk mengeksplorasi sumber daya alam Bali yang terbatas, sehingga sangat diperlukan kreativitas dan inovasi agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat," katanya.
Sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepala organisasi perangkat daerah setempat dan kelompok ahli pembangunan untuk menyamakan "gelombang" dalam mewujudkan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".
Dengan kelompok ahli yang rata-rata berlatar belakang akademis (ilmiah), diharapkan bisa melengkapi pengalaman praktis OPD sehingga visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali bisa terimplementasikan dengan baik. (WDY)
