Nusa Dua (Antaranews Bali) - Pemerintah Provinsi Bali meraih penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2017 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan nilai sangat baik (BB), sedangkan Pemkab Klungkung meraih nilai B.
"Mudah-mudahan pada 2018, kita bisa mendapatkan A. Ini maknanya semua aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan outcome atau dampak dari program sudah sesuai dengan yang direncanakan," kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika di sela-sela acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah II, di Nusa Dua, Badung, Rabu.
Menurut dia, kinerja pemerintahan yang baik setidaknya dicapai melalui perencanaan yang berkualitas, pengarahan yang baik disertai keteladanan, ketersediaan informasi secara tepat waktu, adanya keterlibatan pemangku kepentingan, sumberdaya yang baik, pengendalian yang tepat dan pelaksanaan yang transparan.
"Perencanaan yang dilakukan sejak awal dengan target-target yang jelas dan terukur kemudian dijabarkan dalam program-program yang bisa dievaluasi dan dampaknya terasa bagi masyarakat," ucap Pastika.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri PAN-RB Asman Abnur. Pihaknya menargetkan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tidak ada yang meraih nilai CC.
"Saya menargetkan tidak ada provinsi, kabupaten, kota yang meraih nilai CC. Saya targetkan tahun 2018 harus minimum B," katanya.
Dia menambahkan, sampai saat ini pemerintahan yang sudah mendapatkan nilai baik dapat menjadi mentor bagi daerah lainnya sehingga daerah lain tersebut akan mendapat nilai baik.
Asman menilai selama ini sudah banyak pemerintah daerah yang mendapatkan predikat WTP, namun bila ditinjau dari segi manfaat banyak yang belum sesuai yang diharapkan.
"Evaluasi akuntabilitas kinerja ini untuk memetakan tingkat implementasi akuntabilitas kinerja sehingga pemerintah pusat dapat membantu memperbaiki akuntabilitas pemerintah daerah," ucapnya.
Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017 di Wilayah II yang meliputi Bali, Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan.
Rata-rata nilai evaluasi kabupaten/kota tahun 2016 sebesar 51,81 meningkat menjadi 56,40, atau meningkat 4,59 poin. Namun demikian, masih ada kabupaten/kota sebanyak 54,05 persen dari seluruh kabupaten/kota yang masih mendapat nilai di bawah "B".
Pemkab Klungkung Raih B
Pemerintah Kabupaten Klungkung berhasil meraih predikat B dengan nilai 62,72 dalam Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017 di Wilayah II.
Dalam kegiatan tersebut di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali (31/1) itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan tahun 2016, Klungkung hanya mampu meraih predikat C dengan memperoleh nilai 45,73. Namun, tahun 2017, Klungkung mampu meraih predikat B dengan nilai 62,72.
"Ini tidak bisa lepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), seperti perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang sudah sangat baik serta terwujudnya birokrasi yang efisien . Selain itu, anggaran untuk program-program yang dibuat lebih diutamakan untuk program prioritas, diantaranya kesehatan, pendidikan, dan ekonomi," katanya.
Dalam setiap program pemerintah pun, OPD terkait selalu bersinergi dan bekerja sama dalam menjalankan program tersebut, contohnya pada bidang pendidikan, tidak hanya Dinas Pendidikan saja, Dinas Perhubungan juga mendukung program dibidang pendidikan dengan Angkutan Siswa Gratis, sehingga dengan bekerja sama dan saling mendukung antar OPD dalam menjalankan program Pemerintah, maka predikat meningkat. (ed)
