Gubernur Koster minta data BPS jadi acuan eliminasi kemiskinan

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta perangkat daerah menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menjadi acuan untuk merumuskan program seperti pengentasan kemiskinan.

“Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail, kepala dinas sosial, dinas pemajuan masyarakat adat, dan perangkat daerah lain harus keroyokan, target kita jelas kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” kata dia.

Dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Minggu, diketahui BPS Bali menyampaikan ke Gubernur bahwa perekonomian Bali sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,82 persen, yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Dari sisi kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan di Bali pada September 2025 tercatat 3,42 persen, terendah sejak penghitungan kemiskinan tahun 1996 sekaligus terendah secara nasional.

Meski rendah, masih ada 160,09 ribu orang ada di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan rumah tangga sebesar Rp2,65 juta per bulan.

Pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali November 2025 juga masih terdapat sebesar 1,45 persen pengangguran, meski sudah menjadi yang terendah di Indonesia.

Dari data ini selain meminta perangkat daerah menyasar penduduk miskin, Koster juga menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan memetakan pengangguran dan menyelenggarakan bursa kerja berskala besar guna mempertemukan lulusan SMK dan perguruan tinggi dengan dunia usaha.

“Pengangguran ini harus kita nolkan, kita harus serius buat job fair besar, datangkan perusahaan sebanyak-banyaknya, supaya anak-anak Bali terserap kerja,” ujar orang nomor satu di Pemprov Bali itu.

Sejalan dengan itu, Gubernur menegaskan saat ini Pemprov Bali telah meluncurkan Program Satu Keluarga Satu Sarjana yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM, memutus rantai kemiskinan antargenerasi, serta memastikan setiap keluarga di Bali memiliki setidaknya satu lulusan pendidikan tinggi.

“Program Satu Keluarga Satu Sarjana ini adalah investasi jangka panjang Bali, kita ingin setiap keluarga punya sarjana, sehingga kemiskinan bisa diputus dari akarnya,” kata dia.

Program yang mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 ini menargetkan 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu, dengan pembiayaan penuh biaya pendidikan serta bantuan biaya hidup sebesar Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan, bekerja sama dengan 26 hingga 28 perguruan tinggi di Bali.

Di tengah pertemuan, BPS Bali juga menyinggung proyeksi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Bali periode 2020–2050.

Jumlah penduduk Bali diperkirakan terus meningkat hingga puncaknya sekitar tahun 2046 dengan jumlah 4,75 juta jiwa, lalu akan melandai dan berpotensi menurun setelah 2047 seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan terus melambat bahkan bernilai negatif pada periode 2045–2050.

Menanggapi proyeksi perlambatan pertumbuhan penduduk, Gubernur Koster meminta perangkat daerah mengoptimalkan kebijakan Pemprov Bali dalam program Insentif Nyoman dan Ketut yang akan berlaku mulai tahun 2026 sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan struktur demografi Bali.

Program insentif ini ditujukan bagi anak ketiga (Nyoman/Komang) dan anak keempat (Ketut), dengan tujuan mencegah semakin langkanya penggunaan nama khas Bali serta mendorong pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan.

Insentif yang diberikan meliputi perawatan khusus bagi ibu hamil, bantuan pangan berupa beras, telur, dan susu, pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA, serta jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu, sehingga banyak perangkat daerah yang terlibat di dalamnya.

“Program Nyoman dan Ketut ini bukan hanya soal demografi, tetapi juga pelestarian identitas budaya Bali, nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah, ini juga bagian dari strategi pembangunan manusia Bali ke depan,” ucapnya.

Berangkat dari data-data tersebut, Koster meminta jajarannya mengambil ini sebagai rujukan, ia juga mendukung berjalannya Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat basis data pembangunan Bali.

“Data dari BPS ini sangat penting, ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” kata dia.