Denpasar (Antara Bali) - Kebersamaan dan keterpaduan berbagai elemen masyarakat, pemerintah, TNI-Polri mewarnai penanganan pengungsi dari lereng Gunung Agung yang kini berstatus Awas (level IV) dengan estimasi ketinggian potensi erupsi antara 5-10 kilometer.
Gunung tertinggi di Bali itu memasuki hari kedelapan (28/9) sejak ditingkatkan status aktivitas vulkaniknya dari Siaga menjadi Awas. Masyarakat telah menjauhi gunung untuk mengungsi ke tempat yang aman Jumlah mereka yang mengungsi setiap hari terus meningkat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mencatat jumlah pengungsi terkini 96.086 jiwa tersebar di 430 titik di delapan kabupaten dan satu kota di Bali.
Mereka menempati fasilitas umum, balai banjar, balai desa, maupun rumah milik masyarakat yang diberikan secara cuma-cuma, sebagai bentuk solidaritas dan ikut ambil bagian masyarakat dalam menanggulangi masalah sosial akibat bencana alam.
Hampir setiap balai banjar, balai desa, dan posko utama GOR Swecapura Kabupaten Klungkung ditempati para pengungsi, serta ratusan titik lainnya yang ditempati para pengungsi.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang sempat meninjau para pengungsi Gunung Agung (3.143 meter dari permukaan air laut) di GOR Swecapura mengungkapkan bahwa negara memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan pangan kepada para pengungsi dari gunung tersebut.
Oleh sebab itu, dukungan logistik pengungsi harus dapat terpenuhi dengan baik. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 pasal 11 dan 12, dalam kondisi darurat saat ini pengungsi harus mendapatkan layanan, termasuk tercukupi kebutuhan makanan.
Pemkab Karangasem telah mengeluarkan 100 ton beras cadangan, berdasarkan surat keputusan darurat. Beras itu telah habis didistribusikan ke kantong-kantong pengungsian.
Kementerian Sosial kini sedang nunggu surat keputusan dari Gubernur Bali untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah untuk jatah provinsi itu hingga 200 ton, agar pemerintah pusat dapat mengeluarkan cadangan beras pemerintah (CBP) ketika alokasi dari pemerintah provinsi telah habis dimanfaatkan.
"Sebetulnya sekarang itu kami sedang menunggu surat untuk diputuskan darurat oleh gubernur supaya bisa mengeluarkan cadangan beras pemerintah sampai 200 ton. Kalau itu juga sudah terpakai, baru Kementerian Sosial bisa mengeluarkan (beras) `unlimited`," ujar Mensos Khofifah Indar Parawansa.
Ditinjau
Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja selama dua hari di Bali, 25-26 September 2017, sempat meninjau dan bertatap muka dengan para pengungsi di tiga lokasi, yakni Posko Ulakan, Tanah Ampo Kabupaten Karangasem, dan GOR Swecapura.
Kepala Negara pada kesempatan itu, menyerahkan bantuan logistik senilai Rp7,2 miliar yang disalurkan ke kantong-kantong pengungsian, antara lain berupa matras 18.230 lembar, masker 520.000 lembar, beras 12 ton, ember 2.000 buah, gayung 2.000 buah, dan perlengkapan bayi 1.100 paket.
Menurut Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, besarnya bantuan itu merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi.
Kementerian Sosial juga sudah menyalurkan berbagai bantuan logistik senilai Rp4,8 miliar, antara lain berupa bahan makanan, tenda, dan perlengkapan pengungsian.
Pemerintah kabupaten/kota di Bali yang menampung para pengungsi Gunung Agung juga menyalurkan kebutuhan bahan pokok, pelayanan kesehatan, serta memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak di sekolah terdekat tempat penampungan sementara.
Demikian pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama panitia "Europe Meeting-Transport Minister Meeting (ASEM-TMM)" yang tengah berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, menyerahkan bantuan yang terkumpul berupa beras 55 ton serta beberapa jenis bantuan lainnya.
Kemenhub juga menyiagakan lima bus Damri, tiga di antaranya sudah di lokasi pengungsian dan dua bus lainnya menyusul. Bantuan alat transportasi itu diberikan setelah melakukan komunikasi dengan pengungsi yang membutuhkan alat transportasi untuk kelancaran anak-anak pengungsi ke sekolah.
Meskipun membutuhkan bus sebagai sarana tranportasi, pelayanan para pengungsi di berbagai tempat penampungan sementara selama ini dinilai cukup baik.
"Saya memberikan apresiasi terhadap penanganan pengungsi oleh pemerintah daerah. Beberapa saya tanya sudah mengaku nyaman, makan cukup, dan tidak kekurangan suatu apapun," tutur Menhub Budi Karya Sumadi.
Tidak Selamanya
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menginstruksikan pengecekan jumlah balai banjar (dusun), balai desa, dan fasilitas umum yang ada di setiap desa di luar kawasan rawan bencana Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, untuk menampung para pengungsi.
Hal itu dilakukan karena pengungsi tidak bisa selamanya tinggal dalam tenda, sehingga harus dicarikan tempat yang aman agar terhindar dari masalah, seperti kebanjiran atau bocor jika terjadi hujan maupun panas.
Hal itu, sebagai antisipasi jika para pengungsi Gunung Agung harus tinggal dalam waktu yang lama di tempat penampungan sementara. Hal itu belajar dari pengalaman letusan Gunung Agung pada 1963 yang situasinya bisa normal kembali setelah meletus membutuhkan waktu selama satu tahun.
Persiapan itu dilakukan karena semua pihak tidak tahu kapan akan gunung berapi itu meletus, dan kalaupun meletus harus berapa lama untuk kembali normal sehingga mereka bisa kembali ke rumah masing-masing.
Dalam selang waktu tersebut, pemerintah harus mampu memberikan mereka tempat yang lebih layak. Mereka tidak bisa selamanya di tenda-tenda seperti sekarang.
Oleh sebab itu, setiap banjar di daerah ujung timur Pulau Bali akan dikoordinasikan oleh kelian banjar atau kepala dusun adat, dan di wilayah desa oleh kepala desa sehingga memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan logistik serta mendata jumlah para pengungsi.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta yang wilayahnya sebagai tetangga terdekat dengan Karangasem mengumpulkan seluruh camat dan perbekel untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya mereka memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengungsi.
Jumlah pengungsi di Klungkung tercatat 19.456 orang tersebar di 162 titik. Jumlah itu diperkirakan terus meningkat jika Gunung Agung benar-benar erupsi.
Oleh sebab itu, perlu kesiapan semua pihak dalam menerima pengungsi tambahan, di samping menangani masyarakat desa-desa yang rawan dampak letusan Gunung Agung di Kabupaten Klungkung, seperti wilayah Desa Selat, Desa Tegak, Desa Akah, Kelurahan Semarapura Kangin, Desa Tangkas, Desa Jumpai, Desa Sulang, dan Desa Gunaksa.
Untuk itu, semua dapat mengukur kemampuan daya tampung pengungsi di desanya masing-masing dan melaporkan ke Posko BPBD setempat.
"Selain itu, daerah yang termasuk zona rawan erupsi Gunung Agung dapat menyosialisasikan tindakan-tindakan antisipasi jika terjadi letusan Gunung Agung," ujar Bupati Suwirta. (WDY)
