Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dapat mengedepankan sinkronisasi dan integrasi dalam menjalankan fungsinya sehingga langkah penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
"Penguatan koordinasi Sekretariat TKPK baik di Provinsi Bali maupun kabupaten/kota merupakan isu sentral yang harus diformulasikan secara menyeluruh dan terpadu," kata Sudikerta pada acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, apalagi setelah dikeluarkannya Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan momentum untuk membangun komitmen kebijakan dalam mensinergikan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.
Data PBDT sendiri memiliki legalitas sesuai Peraturan Menteri Sosial No 24/HUK/2016, sebagai data mikro dalam menyasar rumah tangga miskin.
"Untuk Provinsi Bali sendiri terdapat sekitar 211.926 rumah tangga miskin (RTM) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota se-Bali, sehingga kami harap semua program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali menggunakan PBDT tersebut sebagai data dasar dalam menentukan sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan," ujar Sudikerta.
Data yang dirilis BPS, menunjukan persentase tingkat kemiskinan di Bali mengalami penurunan dari tahun lalu 5,25 persen menjadi 4,25 persen. Sudikerta meminta seluruh pihak jangan berpuas dulu atas pencapaian tersebut, namun sebaliknya menjadikannya cambuk untuk meningkatkan kinerja dalam menanggulangi kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali Putu Astawa mengatakan pelaksanaan rakor sebagai upaya Pemprov Bali untuk segera menuntaskan kemiskinan di Pulau Dewata.
Apalagi Wagub Bali Ketut Sudikerta yang menjabat sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan di Bali, secara serius ingin menjadikan Bali sebagai pulau dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Saat ini Bali menduduki peringkat kedua dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia setelah DKI Jakarta. "Fakta itu membuat Pak Gubernur menjadi `jengah` atau tertantang untuk menuntaskan masalah kemiskinan di tahun 2017 dan menaikkan provinsi kita menjadi yang tertinggi dengan angka kemiskinan terendah," ucapnya.
Capaian lain dalam penanggulangan kemiskinan juga bisa dilihat dari tingkat inflasi Bali terendah di Indonesia selama 19 tahun terakhir sekitar 2,75 persen pertumbuhan ekonomi Bali yang selalu di atas rata-rata ekonomi nasional serta gini rasio yang semakin sempit.
"Mengenai data masih ada sekitar seribuan rumah tidak layak huni di Bali, sesuai arahan Gubernur Bali pihaknya berjanji pada 2017 akan dituntaskan. Itu menjadi harapan kita semua menjadikan pulau paling sejahtera di Indonesia, hingga semua pihak diharapkan fokus pada program agar tepat sasaran," ujar Astawa.
Menurut dia, rakor itu akan menjadi media menyampaikan ide, masukan dan evaluasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga selanjutnya akan menjadi tepat sasaran. Hal ini bisa dilakukan dengan menjemput bola dengan mendatangi masyarakat miskin yang datanya sudah ada "by name by addres".
Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, perwakilan Wakil Bupati/Walikota se-Bali, Kepala BPS Bali Adi Nugroho serta Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Bali. (WDY)
