Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta agar upaya dan sinergi berbagai komponen untuk menanggulangi kemiskinan di daerah itu dapat diperkuat, di tengah persoalan pemenuhan kebutuhan dasar yang semakin kompleks dan degradasi nilai mental dan moral masyarakat.
"Penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari peran seluruh unsur pemerintahan, pelaku usaha, sektor swasta dan juga masyarakat. Kita perkuat sinergi yang ada untuk tuntaskan kemiskinan di Bali," kata Sudikerta saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2017, di Denpasar, Jumat.
Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih terukur, efektif dan akuntabel, maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan daerahnya.
Selain itu, supaya lebih berperan dalam mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah secara terus-menerus.
"Untuk saat ini, tingkat kemiskinan Provinsi Bali termasuk dalam kategori rendah, dalam skala nasional Provinsi Bali menempati peringkat kedua terendah," ujar Sudikerta.
Dia menambahkan, angka kemiskinan di Provinsi Bali dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan berhasil ditekan pada angka 4,25 persen pada awal 2017. Namun hal ini tidak menyurutkan komitmen Pemprov Bali untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan tersebut.
"Data kemiskinan harus terus kita `update`, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan harus berjalan simultan dan terpadu serta efektif dan efisien dalam mengakselerasi penurunan kemiskinan," ujar Sudikerta.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali Putu Astawa mengatakan rakor dilaksanakan untuk melihat dan mengukur seberapa jauh program yang dilaksanakan telah mampu menurunkan angka kemiskinan.
"Dengan pelaksanaan rakor diharapkan bisa saling bertukar informasi serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program sehingga kedepannya program yang diluncurkan tepat sasaran, kemiskinan terentaskan dan terwujud Bali yang Mandara," ujar Putu Astawa.
Rakor yang dibuka secara resmi oleh Wagub Bali ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali Dewa Putu Sunartha, Kepala OPD terkait Pemprov Bali serta undangan lainnya. (*)
