Mangupura (Antara Bali) - Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu untuk senantiasa loyalitas mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2016-2021, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya minta segenap kepala satuan kerja peranhkat daerah (SKPD) berdedikasi untuk mengawal RPJMD Semesta berencana agar realisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Badung dapat tercapai," kata Bupati Giri Prasta pada acara pembahasan SOTK di Mangupura, Jumat.
Ia mengatakan, loyalitas ASN dalam melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan arahan pimpinan daerah untuk membangun Badung ke depannya.
Terkait rancangan APBD Tahun 2017, pihaknya meminta segenap SKPD mampu merealisasi target APBD Badung hingga Rp5 triliun dan pelaksanaan anggaran kegiatan dapat berjalan sesuai harapan bersama.
Program kegiatan Tahun Anggaran 2017, Bupati minta agar pada Januari atau awal Pebruari sudah dapat dilakukan dan dipersiapkan proses administrasinya.
"Ada sejumlah skala prioritas dalam PPNSB meliputi ketersediaan sandang, pangan, papan, bidang pendidikan, kesehatan, adat agama dan budaya serta pembangunan bidang pariwisata tentunya dengan tetap mengikuti prinsip `money follow program`," ujarnya.
Giri Prasta mencontohkan seperti prioritas sektor pendidikan sesuai amanat Undang-Undang, pemerintah wajib menganggarkan 20 persen dari APBD untuk itu.
"Untuk bidang pendidikan APBD yang cukup tinggi mampu mengratiskan biaya sekolah, namun apabila ada pungutan liar, maka akan saya tindakan tegas," katanya.
Bupati Giri Prasta yang didampingi oleh Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa menegaskan bahwa dalam penyususnan SOTK hendaknya komit, taat dan patuh dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan asas manfaatnya untuk masyarakat.
Sekda Badung Kompyang Swandika yang hadir dala acara itu mengungkapkan untuk persiapan pelaksanaan anggaran perubahan setelah menunggu hasil verifikasi Pemprov Bali, maka kewajiban masing masing SKPD untuk segera melaksanakan anggaran. (WDY)
