Wagub Bali Minta Pengawas Sekolah Majukan Pendidikan

Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta para pengawas sekolah dapat mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya untuk turut memajukan dunia pendidikan.

"Masa depan dan nasib bangsa dan negara ada di tangan anak-anak kita yang saat ini masih menempuh pendidikan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang tergabung dalam Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) memiliki tanggung jawab besar karena memberikan tuntunan dan jalan keluar bilamana terdapat masalah dan kendala di sekolah," kata Sudikerta pada pelantikan pengurus APSI Provinsi Bali, di Denpasar, Sabtu.

Ia berharap ke depan semua pemangku kepentingan pendidikan baik dari pemerintah, pihak sekolah maupun pengawas sekolah bisa menyatukan komitmen guna melaksanakan pembangunan bidang pendidikan secara holistik dan terintegrasi, selanjutnya dapat memberikan masukan agar proses pembelajaran dan pelayanan pendidikan menjadi lebih baik.

"Kerja sama yang baik antara sekolah dan pengawas sekolah akan berhasil dibangun jika dibarengi juga dengan sistem pengawasan yang baik," ujarnya.

Menurut dia, dengan disahkannya para pengurus APSI Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali, maka para pengawas sudah bisa menjalankan fungsi dan peranannya dalam mengabdikan diri memajukan pendidikan di Bali.

Sudikerta berharap dengan kompetensi yang dimiliki oleh para pengawas, bisa memberikan kontribusi positif untuk pendidikan di Bali. Selain itu, dia berjanji akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para pengawas serta mengupayakan memenuhi fasilitas demi menunjang kinerja para pengawas.

Sementara itu Kepala APSI Provinsi Bali yang baru dilantik I Wayan Suwira mengharapakan pemerintah mulai memikirkan nasib para pengawas sekolah. Karena, selama ini pengawas sekolah memiliki kesan sebuah jabatan yang dipinggirkan.

"Kami seolah-olah diparkir tanpa tempat parkir, karena kami tidak punya kantor maupun fasilitas pendukung lainnya," ujarnya.

Selain itu, berbagai masalah juga dihadapi oleh sebagian besar anggota organisasi yang beranggotakan sekitar 500 orang dari seluruh Bali itu.

Di antaranya ada masalah administrasi kepangkatan yang sering saling tarik ulur antara BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga masalah tunjangan kinerja dan lauk pauk yang tidak didapat seperti fungsional guru dan pegawai TU sekolah lainnya.

Akhirnya banyak guru yang enggan menjadi pengawas sekolah, namun ia juga meyakinkan para anggota yang dilantik saat ini punya semangat tinggi untuk mengabdi di dunia pendidikan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Dirjen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, yang diwakili oleh Kasubdit Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir, Wastandar.

Wastandar mengakui pihaknya akan terus membantu dan membimbing para pengawas sekolah dalam menyempurnakan program dan cara kerja selama mengawasi pendidikan.

Ia juga meyakinkan para pengawas sekolah, tentang kekhawatiran para pengawas akan diberhentikan jika tidak terpenuhi target angka kredit.

Menurut dia Peraturan Mendikbud No. 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan sudah diganti dengan Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2016. Dalam peraturan yang baru memberikan kelonggaran para pengawas sekolah dalam mengumpulkan angka kredit komulatif demi kenaikan pangkat mereka tanpa mengesampingkan fungsi utama mereka memajukan dunia pendidikan.

Menindaklanjuti peraturan itu, pihaknya mengakui tengah menggodok untuk kemudian dijadikan surat edaran bersama dan disalurkan ke semua Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di Indonesia.

Untuk itu, ia tetap menyemangati para pengawas sekolah agar tetap menjalankan tugas, pokok dan fungsi mereka demi kemajuan pendidikan di Indonesia. (WDY)