Disdukcapil Denpasar Gencar Lakukan Data E-KTP

Denpasar (Antara Bali) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melakukan ekstra kerja terhadap pegawainya, karena permintaan kartu tanda penduduk elektornik (e-KTP) oleh masyarakat membludak.

"Permintaan pendataan e-KTP dalam pekan ini terjadi peningkatan signifikan, karena dalam setiap transaksi maupun mencari surat-surat lain harus memiliki e-KTP ke depannya," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar Nyoman Gde Narendra di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan dengan banyaknya permintaan warga masyarakat e-KTP tersebut, maka Disdukcapil harus buka layanan sampai selama sepekan, yakni Senin hingga Minggu pada bulan September 2016.

"Hal ini dilakukan agar masyarakat yang ingin mencari KTP dapat terlayani semua sampai batas waktu akhir bulan September," ujarnya.

Ia mengatakan dengan memberikan pelayanan perekaman e-KTP di luar jam kerja yakni pada hari Sabtu dan Minggu sampai akhir 30 September mendatang, diharapkan data warga semuanya sudah terekam dan tidak ada tercecer.

"Kami berharap nantinya semua penduduk Denpasar yang sudah wajib KTP dapat melakukan perekaman data e-KTP. Kami minta warga bisa melakukan perekaman e-KTP di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan di masing-masing kecamatan pada hari Sabtu dan Minggu," ucapnya.

Narendra menambahkan masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga nantinya seluruh penduduk Denpasar sudah terekam datanya. Karena sesuai dengan edaran dari Kemendagri bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP atau input data sampai 30 September tidak bisa mendapat akses pelayanan publik.

"Untuk itu dengan memberikan pelayanan Sabtu dan Minggu, kami harapkan masyarakat tidak mengantre terlalu lama dan semuanya bisa terlayani. Karena dengan batas waktunya sampai 30 September 2016 jika belum datanya terekam, maka dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk penonaktifan KTP dan penduduk tidak mendapatkan pelayanan publik," katanya. (WDY)