Jakarta (Antara Bali) - MPR RI sepakat mengusulkan haluan negara pada amandemen UUD NRI 1945 dan saat ini sedang merumuskan bentuk dan isinya seperti apa.
"MPR RI sampai saat ini masih mencari masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari Forum Rektor," kata Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, usai menerima Delegasi Aliansi Kebangsaan yang meliputi Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di ruang kerjanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Pada pertemuan tersebut, para akademisi dari sejumlah universitas terkemuka menyerahkan berkas yang berisi pokok-pokok pikiran mereka mengenai haluan negara.
Delegasi Aliansi Kebangsaan dipimpin oleh Pontjo Sutowo didampingi Ketua FRI Rochmat Wahab, Dawam Rahardjo, Yudi Latif, dan beberapa rektor.
Zulkifli Hasan juga didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta dan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono serta Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono.
Pada kesempatan tersebut, Pontjo Sutowo menegaskan Indonesia memerlukan haluan negara yang akan menjadi arah pembangunan berkelanjutan untuk jangka panjang.
Zulkifli berharap, semua pihak termasuk akademisi untuk turut mengawal proses penyusunan haluan negara, sehingga dapat menampung aspirasi seluruh masyarakat untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia.
Para akademisi menilai banyak kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah tidak saling bersinergi, sehingga pembangunan menjadi tidak merata.
"Indonesia pasca reformasi lepas dari haluan negara, sehingga selama lebih dari 10 tahun arah pembangunan belum jelas," katanya.
Hal senada juga ditimpali oleh Ketua FRI Rochmat Wahab yang mengatakan, landasan ekonomi saat ini tidak lagi menerapkan ekonomi Pancasila tapi sesuai dengan visi dan misi Presiden sehingga sering tidak sinkron.
"Ekonomi Pancasila ikut hilang sejak dihapuskannya haluan dalam UUD NRI 1945," katanya. (WDY)
