Jakarta (Antara Bali) - Politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung menilai penundaan pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar yang terlalu lama akan mengganggu persiapan partai ini dalam mengikuti Pilkada serentak 2017.
"Jangan, sebab kalau diundur lagi bagaimana persiapan Golkar menghadapi Pilkada? Selain itu SK Kemenkumham memberikan waktu enam bulan agar Golkar bisa melaksanakan Munas," katanya di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, persiapan Pilkada 2017 dilakukan Juni 2016, Golkar sebenarnya memiliki sumber daya yang bagus, namun konsolidasi tetap harus dilakukan secara matang.
Mantan Ketua Umum Golkar itu mencontohkan partainya berprestasi tidak memuaskan pada Pilkada 2015 dengan hanya menempati urutan 9 partai yang memenangi Pilkada.
"Jangan sampai terulang lagi," ujar Akbar.
Dia mengatakan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sudah sepakat melaksanakan Munas bersama sehingga harus konsisten dijalankan dengan semangat rekonsiliatif, demokratis dan berkeadilan.
Menurut dia, apabila putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi kubu Agung dijadikan landasan untuk mengubah kesepakatan bersama, itu tidak akan menyelesaikan masalah internal Golkar.
"Ada dua masalah kalau putusan MA yang dikedepankan. Pertama, apakah Kemenkumham menyetujuinya, dan kedua itu tidak memenuhi semangat rekonsiliasi," ujarnya.
Menurut dia apabila Munas itu tetap memenuhi semangat rekonsiliasi maka sesuai saran Menkumham, kepengurusan Golkar Munas Riau adalah penyelenggaranya. (WDY)
