Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali lebih mengintensifkan pengembangan ternak sapi, mengingat jenis mata dagangan tersebut mempunyai prospek sangat cerah sebagai komoditas dagang antar pulau, disamping memenuhi kebutuhan sektor pariwisata.
"Lewat pengembangan pertanian terintegrasi (Simantri) tahun 2010 membantu seribu ekor bibit sapi kepada 40 unit Simantri," Kabag Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Bali I Ketut Teneng di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, bantuan bibit sapi sebanyak 137 ekor juga berasal dari 71 perusahaan pedagang sapi antarpulau yang diberikan kepada kelompok ternak di delapan kabupaten dan satu kota di daerah ini.
Masing-masing Simantri mendapat bantuan 20 ekor, dengan harapan ternak tersebut dapat berkembang biak untuk memenuhi kebutuhan bibit pengembangan ternak sapi maupun untuk pengembnagan sapi penggemukan.
Ketut Teneng menambahkan, pola pengembangan pertanian terintegrasi itu digarap secara terpadu oleh instansi terkait, dengan memprioritaskan desa-desa yang warganya 35 persen lebih masih menyandang predikat miskin.
Pengembangan pertanian terintegrasi tersebut digagas Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernur Bali AAN Puspayoga sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Pengembangan ternak selain sapi juga ayam jenis pedaging, ayam peletur maupun itik dan entok. Sejak dilarangnya perdagangan unggas dari sejumlah daerah di Pulau Jawa ke Bali menyebabkan harga unggas di Bali membaik, sehingga mempunyai prospek baik.
"Itik misalnya saat masih bebasnya perdagangan unggas antarpulau harganya sangat murah, namun sekarang melonjak mahal, lebih-lebih menjelang Hari Raya Galungan, kegiatan ritual berskala besar bagi umat Hindu," ujar Ketut Teneng.
"Bagi masyarakat yang menggelar kegiatan ritual itu, harga umumnya tidak masalah yang penting kebutuhan berupa ayam, itik dan entok itu dapat terpenuhi," kata Ketut Teneng.
Dinas Peternakan setempat mendorong masyarakat untuk mengembangkan berbagai jenis ternak dan unggas, dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri, tidak lagi tergantung pada daerah-daerah di Pulau Jawa.
Untuk itu pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat mengucurkan kredit tanpa anggunan (KTA) setiap tahunnya sebesar Rp4 miliar untuk menggairahkan masyarakat mengembangkan usaha peternakan.(*)
