Anggota DPRD Bali minta pemprov perjuangkan vaksin PMK

Denpasar (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Bali Ketut Tama Tenaya meminta pemerintah provinsi setempat dapat memperjuangkan agar para peternak bisa memperoleh lebih banyak vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi.

Saat menggelar rapat koordinasi, di Ruang Rapat Gabungan di DPRD Bali, Denpasar, Selasa (9/8), Tama Tenaya mengatakan hingga kini masih banyak ternak sapi di Bali yang belum mendapatkan vaksin, termasuk di Kabupaten Badung.

"Kita minta pemprov serius tangani PMK dan jangan sampai kasus PMK meledak lagi di Bali. Hal ini akan menjadi pertaruhan terhadap penyelenggaraan G20 di Bali," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Koster: Pauline Hanson sebar hoaks soal Bali

Rapat koordinasi ini dihadiri Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Sekretaris Made Rentin, serta Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Wayan Sunada. Sementara pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi.

Saat ini populasi ternak sapi di Bali mencapai 500 ribu ekor lebih, sementara vaksin yang baru didapatkan sekitar 100 ribu vaksin.

Pihaknya berharap ketika Bali sudah dinyatakan berhasil dalam penanganan penyakit PMK, Satgas Penanganan PMK di Bali yang dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Dewa Made Indra dapat memperjuangkan ke pemerintah pusat.

Hal ini agar vaksinasi ternak sapi mulai dari suntikan pertama, kedua bisa dituntaskan segera. Tak kalah pentingnya, lalu lintas ternak antar pulau segera bisa dibuka.

"Sudah hampir tiga bulan lalu lintas ternak antarpulau ditutup, peternak kita pasti merugi dan mereka sudah menjerit karena tidak bisa menjual ternaknya dengan harga yang pantas. Pun pasar hewan di Beringkit Badung juga belum dibuka," katanya.

Baca juga: Wagub: Budidaya sapi di Bali tidak diliarkan (video)

Sementara itu, Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan Pemerintah Provinsi Bali telah mengusulkan vaksinasi ke pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan agar situasi Bali menjelang ajang Presidensi G20 Indonesia tetap aman.

Menurut dia, penanganan PMK tidak cukup hanya dengan vaksinasi tetapi perlu dijaga kebersihan kandang ternak para petani atau peternaknya termasuk kendaraan angkut ternak.

Satgas Penanganan PMK di Bali juga telah melibatkan mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana yang ditugaskan turun langsung guna memberikan edukasi ke peternak, sehingga kondisi Bali akan tetap kondusif dari kasus maupun isu PMK.

"Bali ini harus kondusif dalam segala hal. Tidak ada segala apapun yang bisa diangkat menjadi isu sensitif yang mempengaruhi pertemuan G20 di Bali," ujar Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Bali itu.

Baca juga: Cok Ace: Senator Australia soal PMK di Bali tak berbasis data

Dalam kesempatan itu, Dewa Indra menyampaikan pemerintah pusat tengah mengupayakan vaksinasi ternak untuk menangani PMK. Sama halnya seperti vaksinasi COVID-19 pada manusia, datangnya dipastikan bertahap.

"Sapi juga begitu, kita sudah melaporkan jumlah sapi sesuai data kita terima 556 ribu ekor. Data itu sudah diterima Satgas Nasional, vaksin akan datang bertahap," katanya.

Dewa Indra menambahkan, didatangkan 500 ribuan vaksin pun tidak bisa juga digunakan sekaligus karena ada batas waktu pemakaian.

Menurutnya semakin cepat bisa melakukan vaksin nanti, maka semakin banyak bantuan vaksin yang akan diberikan oleh pusat.

Baca juga: Sekda Bali: Kementan akan cairkan kompensasi ternak kena PMK

Selain memperjuangkan bantuan vaksin ke pusat, pihaknya juga terus berjuang agar lalu lintas ternak antar pulau segera bisa dibuka. Kalau itu bisa dibuka, maka pasar hewan di Pasar Beringkit Badung juga akan dibuka.

"Percuma juga kalau pasar hewan kita buka, sementara lalu lintas ternak antarpulau belum dibuka. Kita terus berjuang, saya sudah komunikasi langsung dengan Menko Marves," katanya.