Pemerintah Pertimbangkan Penerbitan Sukuk Proyek Berdenominasi Dolar

Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah mempertimbangkan penerbitan sukuk negara berbasis proyek (project based sukuk) berdenominasi dolar AS, sebagai upaya diversifikasi pembiayaan untuk mendorong percepatan pembangunan sarana infrastruktur.

"Kami pernah memakai sukuk proyek untuk pembangunan jalur ganda Cirebon-Kroya, dan kami akan ekspansi, tapi belum tahu berapa. Yang terpenting kami akan mengembangkan, bukan hanya rupiah, tapi juga sukuk proyek dengan dolar AS," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis malam.

Bambang mengatakan penerbitan sukuk proyek dengan denominasi dolar AS merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang bisa dilakukan sesuai kebutuhan, selain skema kemitraan pemerintah swasta yang juga melibatkan peran investor.

Pengembangan sukuk proyek itu, tambah dia, bisa dilakukan melalui bantuan dari Bank Pembangunan Islam (IDB), yang telah memiliki pengalaman dan kapasitas dalam penerbitan instrumen pembiayaan berbasis syariah ini.

"Sumber pembiayaan bisa dari mana saja, termasuk dari `bond`, tapi masih ada ruang bagi institusi lain untuk berpartisipasi, dan IDB memiliki keunikan karena strukturnya syariah. Jadi bisa saja misalnya IDB menerbitkan obligasi syariah untuk pembiayaan infastruktur di Indonesia," ujarnya.

Bambang tidak mengungkapkan terlalu jauh mengenai penerbitan sukuk proyek berdenominasi dolar AS ini, karena pemerintah sedang melakukan kajian terkait kemungkinan penerbitan instrumen ini masuk dalam rencana pembiayaan di APBN-Perubahan 2015.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) berbasis proyek sebesar Rp800 miliar pada 2013 untuk pembiayaan proyek infrastruktur transportasi yaitu proyek pembangunan jalur ganda lintas Cirebon-Kroya.

Sementara, pada 2014, jumlah penerbitan sukuk proyek meningkat menjadi Rp1,5 triliun, yang dimanfaatkan untuk kelanjutan proyek Cirebon-Kroya sebesar Rp745 miliar serta proyek elektrifikasi jalur ganda kereta api di Jawa Rp626 miliar dan revitalisasi asrama haji senilai Rp200 miliar.(WDY)