Denpasar (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta merespon soal ketakutan masyarakat jika lahan Pantai Bingin akan digunakan oleh investor lain.
“Kalau pun siapa yang membangun di situ (Pantai Bingin) atau di mana, kalau memang sudah tatanan regulasi itu dijalankan saya kira dukung sekali karena Bali ini butuh investasi,” kata dia di Denpasar, Senin.
Diketahui pagi ini Pemprov Bali membongkar 48 bangunan usaha pariwisata ilegal seperti restoran dan penginapan di kawasan Pantai Bingin, Kabupaten Badung.
Usaha-usaha tersebut digusur akibat selama ini menggunakan tanah negara, dan penggusuran dilakukan setelah memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, meski masih banyak penolakan karena pemilik usaha didominasi warga setempat.
Wagub Giri Prasta menegaskan bahwa langkah Pemprov Bali sudah tepat karena sesuai mekanisme dan mendapat dukungan DPRD Bali.
Bahkan ke depan giat sidak terhadap usaha pariwisata ilegal akan diperkuat untuk mengantisipasi alih fungsi lahan.
“Kami contohkan dengan OSS yang sekarang itu jalur hijau bisa dibangun dengan investasi Rp5 miliar ke bawah, jadi kita harus betul-betul menggerakkan tatanan yang ada di Bali ini, biar tidak keluar dari regulasi tetapi masyarakat Bali harus bisa menikmati alam dan semesta yang ada di Bali ini,” ujar Giri Prasta.
Oleh sebab itu mantan Bupati Badung dua periode tersebut menilai selama pembangunan sudah sesuai regulasi dan tidak memarjinalkan masyarakat Bali maka tidak menutup kemungkinan untuk diizinkan.
Namun, untuk saat ini Wagub Giri tak ingin hanya mengira-ngira apakah suatu saat lahan Pantai Bingin akan diisi investor atau tidak.
“Kita kan negara hukum, saya kira itu, nanti kita lihat jangan berandai-andai dulu ya,” ucapnya.
Disinggung soal alasan mengapa baru sekarang pembongkaran dilakukan sementara bertahun-tahun bangunan usaha pariwisata itu berdiri, bahkan saat Giri Prasta menjadi bupati, ia hanya merespons dengan permintaan maaf bahwa banyak pembangunan yang ia tidak ketahui.
“Kalau persoalan pembangunan itu, maaf banyak sekali pembangunan yang tidak kita ketahui, bahkan sekarang ada pembangunan yang satu bulan sudah bisa membangun,” kata dia.
Sementara untuk jaminan pegawai di kawasan Pantai Bingin yang terdampak, Wagub Giri tak berani berjanji, sebab para pemilik usaha sudah dipastikan bersalah sehingga pemerintah tak berani menjamin nasib karyawan di sana.
