Denpasar (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali periode 2024-2029 memastikan siap membuka gerbang untuk memberi kesempatan bagi siapa pun masyarakat atau massa yang hendak masuk untuk beraksi menyampaikan aspirasi.
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya di Denpasar, Senin, mengatakan hal ini berbeda dengan pihak legislatif sebelumnya yaitu dewan menutup gerbang bagi massa aksi.
Kini, berdasarkan kesepakatan seluruh anggota, mereka akan terbuka mendengarkan keluh kesah dengan terlebih dahulu menyurati dewan agar disiapkan tempat.
“Perbedaannya kali ini kami memiliki kesepakatan, ini lembaga politik kami ada tujuh partai yang wakil-wakilnya atau anggotanya ditugaskan di lembaga ini, kesepakatannya untuk membuka kapan pun masyarakat Bali, siapapun yang berkepentingan dengan pemerintahan dan DPRD Bali,” kata Dewa Mahayadnya.
Baca juga: DPRD Bali terima tuntutan mahasiswa soal efisiensi pendidikan
Diketahui sejak dilantik jelang akhir 2024 hingga saat ini setidaknya empat rombongan massa aksi telah diterima di dalam Gedung DPRD Bali.
Mulai dari kelompok masyarakat Bali yang bekerja di sektor pariwisata, khususnya sopir pariwisata konvensional; kelompok masyarakat adat Jimbaran; kelompok masyarakat yang menuntut atas penodaan agama di kelab malam; hingga hari ini aliansi mahasiswa yang bersuara terkait efisiensi anggaran di sektor pendidikan.
“Makanya tadi mereka (massa aksi) mau diterima di luar gedung, saya tidak mau, begitu diberikan masuk kan enak,” ujar Dewa Mahayadnya.
DPRD Bali justru menerima dengan senang aspirasi yang masuk untuk mereka teruskan ke pemerintah terkait, mereka justru melihat dari sisi positif yaitu masyarakat cerdas dan berani, mereka juga dapat beraspirasi dengan sopan dan aksi berjalan damai.
“Pola ke depan ini kami membuka gedung ini karena semua berhak bersuara dan kami tempatnya menampung suara aspirasi,” ujarnya.
Baca juga: DPRD terima protes masyarakat atas dugaan penistaan agama oleh Atlas
