Badung (ANTARA) - Indonesia bakal mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024.
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko menyebut skema KPBU akan menjadi salah satu isu yang dibahas oleh Indonesia dalam diskusi pembiayaan inovatif di HLF MSP 2024.
“Kita mempunyai skema KPBU, tapi kita masih harus memperbaiki skemanya karena ini melibatkan pemerintah dan sektor swasta, sehingga appetite risk-nya ditanggung bersama. Jadi, ini terus kita perbaiki,” kata Bogat saat ditemui usai konferensi pers di Badung, Bali, Minggu.
HLF MSP 2024 melibatkan 26 negara, yang terdiri dari 782 perwakilan pemerintah, 102 dari organisasi internasional, 107 dari organisasi non-pemerintah, 128 dari sektor swasta, 8 filantropi, 9 lembaga think tank, 56 komunitas akademisi, 9 bank multilateral, dan 70 petugas keamanan.
Untuk itu, melalui diskusi HFL MSP, Pemerintah berharap bisa memperoleh wawasan mengenai pembiayaan inovatif, terutama dari negara-negara maju yang sudah menerapkan skema ini.
“Pembiayaan inovatif ini semacam rekayasa finansial. Ini jamak di negara maju, tapi belum familier di negara-negara berkembang. Di forum inilah kita ingin berbagi pengalaman, seperti dari filantropi dan lain sebagainya,” ujar dia.
Dalam kesempatan sebelumnya, Bogat menyebut Indonesia menargetkan dapat melahirkan perumusan pembiayaan alternatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui HFL MSP 2024.
“Salah satu kendala dalam pencapaian SDGs adalah ketersediaan pembiayaan. Ini kita coba atasi bersama dengan merumuskan pembiayaan alternatif untuk membiayai berbagai macam upaya yang harus dilakukan dalam percepatan SDGs,” tutur Bogat saat konferensi pers di Menara Bappenas di Jakarta, Rabu (28/8).
Menurut Bogat, pencapaian SDGs di dunia bagian selatan (global south) masih tertinggal dari yang direncanakan. Untuk itu, dia berharap gelaran HLF MSP 2024 ini dapat menjadi wadah yang memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pencapaian SDGs.
“Jadi kita harap HLF MSP ini tidak hanya memberikan benefit ekonomi, tapi juga mempercepat pencapaian SDGs,” tambah dia.
Baca juga: Indonesia usung konsep ekonomi biru jadi solusi kesejahteraan di HLF MSP
Baca juga: Bappenas sebut ada peluang diplomasi ekonomi yang besar dengan Afrika
