Badung (ANTARA) - Indonesia membagikan kerangka kerja ekonomi biru dan rencana ekonomi sirkular kepada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024.
“HLF MSP merupakan sarana berbagi pengalaman. Indonesia misalnya, punya kerangka kerja ekonomi biru dan rencana ekonomi sirkular. Ini semua merupakan pembelajaran baik untuk kita kolaborasikan,” kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Vivi Yulaswati di sela perhelatan HLF MSP 2024 di Badung, Bali, Senin.
Kerangka kerja ekonomi biru tertuang dalam Blue Economy Roadmap yang ditargetkan dapat menjadi menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Melalui kerangka kerja itu, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB Indonesia dari 7,6 persen menjadi 15 persen pada tahun 2045.
Di samping itu, ekonomi biru diyakini mampu menciptakan 12 juta lapangan kerja baru dan mencapai target 10 persen kawasan perlindungan laut (Marine Protected Areas/MPA) pada tahun 2030.
Sementara rencana ekonomi sirkular tercantum dalam Peta Jalan & Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045.
Penerapan ekonomi sirkular diterapkan pada lima prioritas, yaitu pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil, akan memberikan manfaat.
Beberapa manfaat tersebut adalah peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp638 triliun pada 2030, penciptaan 4,4 juta lapangan kerja hijau dengan 75 persen merupakan tenaga kerja perempuan hingga 2030, hingga kontribusi pada penurunan emisi GRK sebesar 126 juta ton karbondioksida.
Adapun HLF MSP 2024 merupakan platform strategis untuk mendiskusikan kolaborasi transformatif yang bertujuan mengatasi tantangan global melalui pendekatan kemitraan multipihak, terutama mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Suistainable Development Goals (SDGs).
Saat ini, pencapaian TPB/SDGs global menghadapi tantangan besar. Sekretaris Jenderal PBB pada 2023 menyatakan hanya 15 persen target TPB/SDGs yang sesuai jalurnya, sementara sisanya berjalan mundur dan lebih dari separuh dunia terancam tertinggal.
“Pembangunan dalam konteks TPB/SDGs memerlukan transformasi, Indonesia sudah menyiapkan itu semua dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, ini semua sangat layak kita diskusikan,” tambah Vivi.
Untuk diketahui, berdasarkan laporan Sustainable Development Report 2023, Indonesia kini berada di peringkat ke-75 dunia, naik dari posisi ke-102 empat tahun sebelumnya.
Oleh sebab itu, HLF MSP 2024 menjadi sarana penting, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan kolaborasi multipihak dalam menghasilkan solusi konkret untuk mencapai target TPB/SDGs.
“Di HLF MSP 2024 ini, kita akan mendengarkan solusi dan praktik baik dari masing-masing negara untuk kita adopsi dan terapkan masing-masing,” kata dia.
