Bupati Jembrana I Nengah Tamba menengahi polemik status Pura Lesung Batu Jembrana yang sudah berlangsung 15 tahun, sehingga persoalan tersebut selesai.
"Pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan masukan sehingga empat desa adat yang berhubungan dengan Pura Lesung Batu bisa mencapai kesepakatan," kata Tamba di Negara, Bali, Jumat.
Dia mengatakan, dalam paruman atau rapat adat yang diikuti Desa Adat Batu Agung, Desa Adat Kerta Jaya Pendem, Desa Adat Dauhwaru, dan Desa Adat Lokasari tercapai kesepakatan penyelesaian polemik pura peninggalan Dhang Hyang Nirartha tersebut.
Seluruh desa adat sepakat, memisahkan antara Pura Lesung Batu dan Pura Puseh Desa Adat Lokasari di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Bali yang selama ini menjadi polemik.
"Selama ini antara Pura Lesung Batu dan Pura Puseh Desa Adat Lokasari menjadi satu. Itulah yang menjadi persoalan dan polemik," kata Tamba.
Baca juga: Pemkab Jembrana sandingkan budaya makepung dan polo berkuda
Sebagai penghargaan terhadap kesepakatan ini, dia mengatakan, perbaikan Pura Lesung Batu akan dilakukan tahun ini dengan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Badung senilai Rp3 miliar.
Menurut dia, pihaknya tahun ini fokus melakukan perbaikan Pura Lesung Batu, sementara untuk Pura Puseh Desa Adat Lokasari yang letaknya bersebelahan akan dilakukan tahun 2025.
"Untuk Pura Lesung Batu sudah mulai dilakukan perbaikan dan pembangunan meliputi bale pesandekan, bale piyasan, bale banten, pepelik, penglurah, tugu, pagar, lanskap, dan penataan halaman," katanya.
Bendesa atau Ketua Desa Adat Lokasari I Nengah Mahadiarta mengatakan, pihaknya bersyukur persoalan yang sudah berlangsung 15 tahun bisa selesai setelah ditengahi bupati.
Baca juga: Pemkab Jembrana fokus kakao dan kelapa jadi komoditi unggulan
Baca juga: Pemkab Jembrana fokus kakao dan kelapa jadi komoditi unggulan
"Status Pura Lesung Batu dan Pura Puseh kerap menjadi perselisihan antar-warga adat. Syukur sekarang sudah selesai dengan kesepakatan memisahkan dua pura tersebut," katanya.
Dia juga mengungkapkan, dengan jumlah Umat Hindu yang sedikit di desa adat yang dia pimpin, sulit untuk mengumpulkan dana perbaikan pura.
"Untuk memenuhi dana Rp100 juta lebih kami kesulitan. Tapi dengan bantuan dana BKK syukur perbaikan Pura Lesung Batu bisa terlaksana dan persoalan selesai," katanya.
Rasa syukur dengan selesainya polemik status pura tersebut juga disampaikan Bendesa Adat Batu Agung Ida Bagus Mudiastika yang mengatakan, Pura Lesung Batu kini bisa dikelola dengan baik oleh empat desa adat.
