Denpasar (ANTARA) - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Bali Gede Pramana memastikan pemerintah daerah memiliki data cadangan seandainya terjadi kebocoran data, atau diretas, di tengah terjadinya peretasan di server pusat data nasional (PDN).
“Belum belum ada dampak, kami pastikan punya back up (data cadangan),” kata dia di Denpasar, Selasa.
Hal ini disampaikan Kepala Diskominfos Bali saat disinggung perihal data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar yang diduga bocor akhir pekan lalu.
“Kalau pun ada (kebocoran) kami memang lebih perhatian terhadap data itu, sebelum kami tempatkan juga ada data cadangan di server kami sendiri maupun cloud dan penyimpanan lain,” ujarnya.
Sebagai contoh kebocoran di DPMPTSP Denpasar, Pramana menjelaskan bahwa data milik OPD tersebut memang disimpan di PDN, namun pemerintah daerah juga memiliki server sendiri sebagai lokasi penyimpanan data.
“Kami di Bali terkait data memang kami tempatkan di PDN tapi pusat data nasional sementara (PDNS) 1 bukan 2, jadi ridak ada dampak peretasan,” kata dia.
Diketahui gangguan pada PDNS 2 terjadi akibat serangan siber ransomware atau modus pemerasan yang terjadi sejak Juni lalu.
Diskominfos Bali mengakui bahwa meskipun sudah memiliki data cadangan, apabila data yang selama ini ditempatkan di PDN bocor dan dimanfaatkan untuk hal yang salah tetap berbahaya sehingga semua orang perlu mengantisipasi.
Namun, setidaknya ia dapat memastikan hingga saat ini belum ada dampak buruk dari kejadian peretasan PDN, dan ini menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah juga.
“Antisipasi sejak awal itu kami tetap menempatkan data cadangan di server milik sendiri maupun cloud, ke depan mungkin kami hanya akan menempatkan yang wajib saja terkait aplikasi, untuk datanya tempat lain sehingga datanya tidak akan kena,” ujar Kepala Diskominfos Bali itu.
